REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin meminta elite partai politik tak melontarkan usulan cenderung mereduksi nilai demokrasi. Salah satunya terkait usulan yang berpotensi mengangkangi konstitusi dengan mendorong wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Situasi nasional masih kondusif dan tidak terdapat keadaan darurat yang memaksa kita untuk menunda semua agenda politik strategis. Jika pemilu ditunda, lalu bagaimana dengan pilkada," ujar Sultan lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (26/2).
Menurutnya, dorongan penundaan Pemilu 2024 sama halnya dengan berupaya memperpanjang masa jabatan presiden. Padahal, isu tersebut sejak awal ditentang oleh Presiden Joko Widodo.
"Harus diakui bahwa terdapat banyak kepentingan yang memanfaatkan wacana politik yang inkonstitusional ini, baik secara politik maupun ekonomi," ujar Sultan.
Sejumlah hasil survei dinilainya juga berpengaruh terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabat presiden. Di mana survei-survei tersebut menggiring ihwal kepuasan publik terhadap Jokowi.
Sultan mengaku prihatin dengan suasana politik yang pragmatis tersebut. Ia pun mendorong para elite partai politik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan maksimal pada jabatannya masing-masing.
"Meskipun kepuasan publik terhadap kinerja presiden cukup tinggi, tapi itu bukan alasan untuk menabrak rambu-rambu konstitusi yang ada. Apalagi jika itu diminta oleh segelintir masyarakat," ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Wacana diundurnya Pemilu 2024 semakin santer disuarakan oleh tokoh politik. Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyerukan penundaan gelaran proses pemilu 2024, kini giliran Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan mengusulkan hal serupa.
Tokoh politik yang akrab disapa Zulhas ini mengungkapkan beberapa alasan penundaan gelaran tahapan pemilu 2024. Satu di antaranya adalah terkait pandemi Covid-19 yang masih belum sepenuhnya pulih.
"Pandemi belum sepenuhnya pulih, diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius untuk menangani Pandemi Covid-19 ini," kata Zulhas kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).
