REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebut Jawa Timur menjadi salah satu dari 12 provinsi prioritas penanganan kekerdilan karena memiliki prevalensi tertinggi di tahun 2022. "Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, menunjukkan empat kabupaten di Jawa Timur berada di kategori merah," ujarnya saat sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) di Surabaya, Rabu (2/3/2022).
Keempatnya, yakni Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, serta Lumajang. Hasto menyatakan penyematan status merah ini karena prevalensinya di atas 30 persen. Pria yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat mengungkapkan 18 kabupaten dan kota di Jatim yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen. Beberapa di antaranya, yaitu Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang serta Nganjuk.
Sementara itu, sebanyak 15 kabupaten berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen seperti Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, dan Kota Batu. Hanya ada satu daerah berstatus biru, yakni Kota Mojokerto dengan prevalensi di bawah 10 persen, tepatnya 6,9 persen.
"Jawa Timur menjadi kontributor utama dari penurunan kekerdilan secara nasional, jika semua kalangan bertekad dan berjuang bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang masih ditemui di lingkungan kita," ucapnya.
Hasto meyakini Jatim bisa, karena pemerintah pusat secara serius menangani persoalan kekerdilan dari sektor hulu hingga hilir. "Peran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa harus digerakkan untuk menurunkan angka kekerdilan di masyarakat," katanya.
Sementara itu, sejumlah kepala daerah hadir dalam sosialisasi RAN PASTI untuk membagikan kiatnya mengurangi angka kekerdilan di daerahnya. Salah seorang di antaranya, yaitu Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. Ia mengungkapkan upaya penurunan angka kekerdilan dilakukan dengan strategi peningkatan kualitas hidup dan kesehatan warga.
"Kami lombakan desa-desa untuk memperbaiki kualitas lingkungannya. Sementara penanganan di sisi keluarga juga ada insentif untuk keluarga dengan kecukupan gizi," tutur dia. "Sehingga, bantuan sosial diberikan saat keluarga bisa memperbaiki gizi," tambah Mas Ipin, sapaan akrabnya.
Berikutnya, lanjut dia, ada atau tidak ada penghargaan sudah menjadi tugas pokok kepala daerah untuk selalu peduli dengan masalah kerakyatan, termasuk penurunan kekerdilan. "Kami yang di Trenggalek terus bertekad untuk menurunkan angka kekerdilan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika