Selasa 08 Mar 2022 13:17 WIB

PP Presisi Targetkan Kontrak Baru Rp 5,9 Triliun pada 2022

PP Presisi baru saja meraih kontrak baru pekerjaan PEN di Mojokerto

Rep: Retno Wulandhari/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Anak usaha PT PP (Persero) Tbk, PT PP Presisi Tbk, menargetkan perolehan kontrak baru tahun 2022 dapat mencapai Rp 5,9 triliun.
Foto: pp-presisi.co.id
Anak usaha PT PP (Persero) Tbk, PT PP Presisi Tbk, menargetkan perolehan kontrak baru tahun 2022 dapat mencapai Rp 5,9 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Anak usaha PT PP (Persero) Tbk, PT PP Presisi Tbk, menargetkan perolehan kontrak baru tahun 2022 dapat mencapai Rp 5,9 triliun. Direktur Operasi PT PP Presisi Tbk M Darwis Hamzah mengatakan komposisi terbesar kontrak baru ini diperkirakan akan berasal pekerjaan civilwork dan mining services

"Sebagai perusahaan jasa konstruksi berbasis alat berat terintegrasi, kedua lini bisnis tersebut merupakan back bone aktivitas bisnis PP Presisi yang didukung oleh kapasitas alat berat yang dapat digunakan untuk kedua pekerjaan tersebut," kata Darwis, Selasa (8/3). 

Baca Juga

Baru-baru ini, PP Presisi memperoleh kontrak baru pekerjaan Peningkatan Jalan Empu Nala (PEN) di Kota Mojokerto, Jawa Timur senilai Rp 101 miliar. Perolehan kontrak baru tersebut menambah total pencapaian kontrak baru PP Presisi hingga saat ini sebesar Rp 577,7 miliar. 

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PP Presisi, Rully Noviandar, menargetkan perolehan kontrak baru tahun 2022 tumbuh sekitar 10 persen dari pencapaian tahun 2021. Untuk mencapai target tersebut, perseroan berfokus pada jasa pertambangan maupun infrastructure specialist secara terintegrasi. 

Selain itu, perseroan juga akan menyasar proyek strategis nasional yang didapat melalui PP Group maupun Non PP Group khususnya jasa pertambangan. Perseroan optimistis dapat perolehan kontrak baru tahun ini dapat melampaui target yang telah ditentukan. 

Pada tahun lalu, menurut Rully, capaian perolehan kontrak baru perseroan mampu melebihi target. "Terjadi shifting perolehan kontrak baru dari civil work ke mining services dengan mendominasi komposisi kontrak baru 2021 sebesar 53 persen sedangkan civil work menjadi sebesar 41 persen," kata Rully.

Rully menilai kebijakan dan komitmen Pemerintah dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam dapat membuka potensi pengembangan pertambangan dari hulu ke hilir, termasuk pembangunan infrastruktur pertambangan dan smelter.

PP Presisi optimistis dapat menggarap potensial pasar jasa pertambangan yang besar tersebut dengan memberikan jasa pertambangan yang terintegrasi, antara jasa pertambangan dengan jasa pembangunan infrastruktur pertambangan. Hal ini diyakini akan memberikan value added bagi pemilik IUP. 

"Dengan competitiveness tersebut, Perseroan mampu mencapai target 2022 dengan menjadikan jasa pertambangan sebagai kontributor utama kinerja Perseroan serta sebagai recuring income yang turut menunjang cashflow," kata Rully.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement