REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu menilai saat ini ada pihak yang berupaya mencederai demokrasi dan konstitusi lewat wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ia berharap, saat ini tak lagi hadir sosok seperti mantan Ketua MPR Harmoko.
Diketahui, Harmoko pada 1997 melapor kepada Presiden kedua RI Soeharto. Isi laporannya mengeklaim bahwa rakyat masih menghendaki Soeharto untuk dipilih oleh MPR menjadi Presiden RI untuk periode ketujuhnya.
"Sejatinya demokrasi itu adalah dialog, bukan top down, bukan gaya ngatur-ngatur, bukan hanya omong kosong. Semoga saya singgung lagi, tidak terjebak dengan menteri ala Harmoko jilid dua," ujar Masinton di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3).
Kendati demikian, ia menyinggung adanya sosok seperti Harmoko saat ini. Ketika sosok tersebut menyebut bahwa rakyat menghendaki Presiden Joko Widodo untuk maju ke periode ketiganya.
"Jangan-jangan ada Harmoko kedua, big mouth juga dari omong kosong. Jangan-jangan ini ada Harmoko kedua ini, yang tidak perlu saya sebut, diraba-raba aja," ujar Masinton.
Ia menilai, upaya tersebut merupakan sesuatu yang mencederai demokrasi dan konstitusi. Padahal, usulan tersebut harus melewati berbagai diskusi dan dialog yang melibatkan banyak kelompok masyarakat.
"Kalau ini kita dibiarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demorkasi itu akan dikangkangi. Bagaimana perang-perang dinyatakan, saya melihat di podcast-nya, tiga tahun ya sama saja itu kan tiga periode," ujar Masinton.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya blak-blakan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.
Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin maka harus siap menerima konsekuensi itu. Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.
"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut di siniar Deddy Corbuzier.
