Jumat 25 Mar 2022 16:44 WIB

Menkominfo Ingatkan Platform Digital Dukung Produk Dalam Negeri

Apabila ada yang bermain-main, akan diambil langkah-langkah yang tegas.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Johnny mengingatkan pengelola platform digital untuk memperhatikan dan memberikan peluang promosi serta dukungan kepada produk-produk dalam negeri.
Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Johnny mengingatkan pengelola platform digital untuk memperhatikan dan memberikan peluang promosi serta dukungan kepada produk-produk dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengingatkan pengelola platform digital untuk memperhatikan dan memberikan peluang promosi serta dukungan kepada produk-produk dalam negeri. Ini disampaikan Johnny, untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang menegaskan keberpihakan terhadap produk dalam negeri.

Johnny mengatakan, pemerintah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri. Presiden Joko Widodo menegaskan keberpihakan pada produksi dalam negeri bukan keberpihakan kosmetik, tetapi keberpihakan yang secara sungguh-sungguh menggunakan belanja produk dalam negeri Indonesia.

Baca Juga

"Apabila ada yang bermain-main dengan mengubah atau meng-kosmetik-kan produk-produk asing dengan diberi label atau cap produk-produk dalam negeri, maka akan diambil langkah-langkah yang tegas secara khusus kepada marketplace," kata Johnny dikutip dari siaran pers saat Konferensi Pers: Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022, Jumat (25/3/2022).

Johnny mengingatkan, langkah afirmatif tidak hanya di atas kertas saja, melainkan harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara nyata. Karena itu, Johnny menyebut pengawasan akan dilakukan setiap waktu agar kementerian dan lembaga yang telah memberikan komitmen dapat secara sungguh-sungguh melaksanakan aksi bersama.

Selain itu, ia menyatakan pemerintah daerah juga akan diawasi komitmen dalam mengimplementasikan secara sungguh-sungguh dan serius. "Jika tidak, maka langkah-langkah fiskal akan diambil untuk memastikan pemerintah daerah patuh dan taat atas komitmennya, termasuk pengendalian atas dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU)," ujar Johnny.

Hal yang sama berlaku pula pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apabila direksi tidak mengambil langkah-langkah yang konkret dan memenuhi targetnya, maka review atas direksi dan board of commissioners oleh Menteri BUMN dan pemegang saham akan dilakukan secara serius.

"Ini secara serius bukan untuk mengancam, tetapi mengingatkan bahwa komitmen ini secara hirarkis nasional harus dilakukan. Mulai dari Presiden sampai kepada jajaran yang terdepan, dunia usaha kita," kata Johnny.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kekesalannya terhadap berbagai instansi pemerintah baik itu kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah karena masih membeli barang-barang impor. Ia mengancam akan mengganti orang-orang dalam kabinetnya yang tidak belanja produk dalam negeri.

Jokowi pun menekankan agar instansi pemerintah lebih mengutamakan belanja produk dalam negeri. Hal itu akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Yang paling gampang kita lakukan adalah bagaimana APBN, bagaimana APBD, anggaran BUMN itu bisa memicu pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga, pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia," kata Jokowi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement