REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Melihat semakin dekatnya tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada 1 Agustus 2022. Masih banyak partai politik yang belum memiliki tiket untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden.
Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP), Mochtar Mohamad, menyebutkan sampai saat ini partai oposisi belum ada satu pun secara terbuka membentuk koalisi untuk capres dan cawapres.
Partai Demokrat memiliki 54 kursi dan Partai PKS 50 kursi belum cukup untuk mengusung Capres karena masih jauh dari parlementary threshold.
"Jangan-jangan justru ingin bergabung dengan Partai Koalisi pemerintah yang dikomandoi PDI Perjuangan," ujar Mochtar Mohamad, Sabtu (26/3/2022) dalam keterangan tertulisnya.
Hal serupa juga terjadi pada partai koalisi pemerintah, sangat memungkinkan untuk tetap berkoalisi kembali pada Pemilu 2024 mendatang.
Melihat hal tersebut, Mochtar menyebutkan indikator lemahnya para calon presiden di luar PDI Perjuangan.
Dia membeberkan, dalam simulasi 15 nama calon presiden pada rilis survei SMRC pada 28 Februari 2022 lalu. Capres dari beberapa partai masih sangat jauh elektabilitasnya.
"Kalau melihat semua lembaga survei terakhir ini. Sebut saja AH, Ketum Golkar 0,6 persen, Cak Imin, Ketum PKB 0,2 persen, Ketum PAN, Zulkifli Hasan 0,0 persen, Ketua Dewan Syuro PKS, Salim Assagaf 0,0 persen," bebernya.
Dari tren tersebut, Mochtar Mohamad meyakini bahwa, Pilpres 2024 mendatang berpotensi hanya satu pasang saja.