REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi jenis Pertalite dan solar kepada DPR. Ini dilakukan sebagai strategi jangka pendek dalam menghadapi kenaikan harga minyak mentah dunia dan situasi politik global yang tak menentu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan penambahan volume kuota Pertalite dan solar itu memperhatikan pemulihan ekonomi yang lebih cepat usai pandemi dan melebarnya disparitas harga antara BBM subsidi dengan nonsubsidi.
"Situasi politik global telah menyebabkan harga minyak mengalami kenaikan di mana rata rata ICP Maret 2022 mencapai 98,4 dolar AS per barel. Angka ICP ini jauh di atas asumsi APBN yang hanya 63 dolar AS per barel," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Menteri Arifin menyampaikan bahwa pemerintah berencana menambah kuota Pertalite sebanyak 5,45 juta kiloliter menjadi 28,50 juta kiloliter karena kelebihan kuota realisasi penyaluran sebesar 14 persen pada periode Januari sampai Maret 2022.
Sedangkan, penambahan kuota solar subsidi diusulkan sebesar 2,28 juta kiloliter menjadi 17,39 juta kiloliter. Pemerintah menambah kuota solar subsidi karena BBM jenis ini juga mengalami kelebihan kuota realisasi penyaluran sebanyak 9,49 persen periode Januari sampai Maret 2022 akibat peningkatan aktivitas pertambangan dan perkebunan.
Pada APBN 2022, volume kuota Pertalite sebanyak 23,05 juta kiloliter dengan angka realisasi 6,48 juta kiloliter sampai dengan 2 April 2022, sehingga menyisakan16,57 juta kiloliter. Sedangkan volume kuota solar subsidi sebanyak 15,10 juta kiloliter dengan realisasi penyaluran mencapai 4,08 juta kiloliter dan menyisakan 11,02 juta kiloliter.
Arifin menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM terutama saat periode Ramadhan dan Idul Fitri. "Kami lakukan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika