Ahad 17 Apr 2022 13:38 WIB

Pengamat: APBN Tulang Punggung Utama IKN untuk 2024

Pemerintah janji hanya 20 persen dari kebutuhan anggaran IKN dari APBN.

Red: Ratna Puspita
Ilustrasi. Pengamat infrastruktur dari The Housing and Urban Development (The HUD) Institute Yayat Supriatna menilai anggaran APBN merupakan tulang punggung utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk tahun 2024.
Foto: Republika/Mardiah
Ilustrasi. Pengamat infrastruktur dari The Housing and Urban Development (The HUD) Institute Yayat Supriatna menilai anggaran APBN merupakan tulang punggung utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk tahun 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat infrastruktur dari The Housing and Urban Development (The HUD) Institute Yayat Supriatna menilai anggaran APBN merupakan tulang punggung utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk tahun 2024. Menurut dia, saat ini untuk percepatan hingga tahun 2024 sebagian besar fokus dari dana APBN.

Selain itu, pekerjaan yang paling banyak berasal dari Kementerian PUPR terkait tentang infrastruktur jalan, pembangunan serta konstruksi utilitas air, dan sebagainya. "Anggaran APBN adalah tulang punggung utama IKN untuk tahun 2024," ujar Yayat di Jakarta, Ahad (17/4/2022).

Baca Juga

Hal ini karena kekuatan dari APBN itulah yang menjadi cikal bakal IKN dapat menarik perhatian dan minat dari para investor baik dalam negeri maupun luar negeri. "Dengan standar infrastruktur yang berkualitas serta dengan pelayanan yang bagus, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi di IKN," kata Yayat.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mencadangkan anggaran sebesar Rp 27-30 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk keperluan pembangunan IKN Nusantara. "Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan ibu kota negara baru, yaitu antara Rp27-30 triliun di dalam rangka untuk membangun infrastruktur dasar," kata Sri Mulyani.

Dia menuturkan alokasi dari APBN 2023 tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membangun gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan yang bakal berperan menciptakan simpul konektivitas di IKN Nusantara. Presiden Jokowi sebelumnya sempat menyampaikan bahwa pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN Nusantara mencapai Rp466 triliun yang hanya 20 persen di antaranya bakal dipenuhi melalui APBN, sedangkan 80 persen sisanya diupayakan melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) serta swasta.

Karena itu, presiden meminta Otorita IKN Nusantara yang dikepalai Bambang Susantono bersama wakilnya Dhony Rahajoe untuk bisa bekerja secara lincah dan fleksibel untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement