REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) mengecam dugaan tindakan kekerasan yang dialami seorang dokter bedah onkologi yang bertugas di Papua atas nama dr James Redi. IDI berharap dokter dapat perlindungan dari ancaman.
"Setiap dokter dan tenaga kesehatan pasti akan selalu melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Tindakan kekerasan pada tenaga Kesehatan tentunya akan mengganggu pelayanan pada masyarakat," kata Ketua Umum PB-IDI M. Adib Khumaidi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa sore.
Ia mengatakan semua tenaga kesehatan berhak atas perlindungan dari risiko kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.Para tenaga kesehatan menghadapi berbagai risiko kerja yang terkait dengan bahaya biologis, kimia, fisik, ergonomis, dan psikososial yang mempengaruhi keselamatan mereka dan pasien.
Untuk itu PB IDI menyerukan agar fasilitas kesehatan, pemerintah, serta aparat perlu menyediakan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja untuk melindungi para tenaga kesehatan dan juga sistem kesehatan dasar yang berfungsi dengan baik dan kuat agar tenaga kesehatan dapat bekerja secara produktif.
Kecaman yang sama juga disampaikan Ketua IDI Provinsi Papua Donald Aronggear."Selama ini wilayah Indonesia Timur terutama Papua sangat kekurangan tenaga kesehatan dokter spesialis karena minimnya jaminan perlindungan dari pemerintah setempat dan aparat pada tenaga kesehatan," katanya.
Saat ini hanya ada dua dokter spesialis bedah onkologi di wilayah Papua yang harus melayani sekitar 4,3 juta penduduk. Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan terjadi, maka dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan kesehatan pada masyarakat setempat.
Dugaan pemukulan terhadap yang dialami James Redi dilakukan oleh keluarga pasien. Saat ini, aparat kepolisian Jayapura sedang menindaklanjuti laporan dari James Redi dan IDI wilayah Papua.Donald berharap kejadian itu tidak akan terulang lagi. Beberapa pekan sebelumnya, seorang bidan bernama Sri Lestari meninggal karena penganiayaan kelompok tertentu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika