REPUBLIKA.CO.ID, BOAO -- Presiden China Xi Jinping menegaskan penolakan Beijing pada sanksi-sanksi sepihak dan "yuridiksi lengan panjang" dalam pidatonya, Kamis (21/4/2022). Ia tidak menyinggung langsung sanksi Barat pada Rusia atas invasi ke Ukraina.

China kerap mengkritik sanksi-sanksi yang diterapkan negara-negara Barat termasuk pada Rusia. Tapi Beijing juga dengan hati-hati tidak memberikan bantuan pada Moskow yang dapat China juga diberi sanksi.

Dalam pidato yang disiarkan melalui video dalam kegiatan tahunan Baoa Forum for Asia di Kepulauan Hainan, Xi memperingatkan "pemisahan" ekonomi. Ia juga menekankan taktik tekanan seperti merusak rantai pasokan tidak akan bekerja.

"China akan mendorong inisiatif keamanan global, menjunjung tinggi prinsip keamanan yang tidak dapat pecah belah," katanya.

"Kami harus menjunjung prinsip keamanan tidak bisa dipecah-belah, membangun arsitektur keseimbangan, keamanan yang efektif dan berkelanjutan, dan menolak pembangunan keamanan nasional yang berdasarkan insekuritas (ketakutan) negara lain," tambahnya.

Rusia menegaskan pemerintah Barat harus menghormati perjanjian 1999 yang berdasarkan prinsip-prinsip "keamanan tak terpisahkan". Di mana tidak boleh ada negara yang memperkuat keamanannya sendiri dengan merugikan pihak lain.

Hubungan China dan Rusia semakin dekat, dan China menolak invasi Rusia ke Ukraina. Moskow menyebut serangan ke negara tetangganya itu sebagai "operasi militer khusus". China menyalahkan ekspansi Barat atas perang di Ukraina.

Xi mengatakan diperlukan usaha untuk menstabilkan rantai pasokan global. Tapi saat ini ekonomi China masih tangguh dan tren jangka panjangnya belum berubah.

Peraturan pembatasan sosial pandemi Covid-19 yang agresif menekan perekonomian China terutama bagi pusat finansial Shanghai. Dalam pidatonya Xi tidak menyinggung krisis Covid-19 China.

Ikuti Whatsapp Channel Republika