REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Seorang aktivis Korea Selatan menyebarkan satu juta selebaran propaganda dengan balon ke Korea Utara pada pekan ini. Di bawah undang-undang baru yang kontroversial, penyebaran selebaran propaganda tersebut dapat dijatuhkan hukuman penjara.
Undang-undang yang mulai berlaku pada Maret 2021 itu, menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun terhadap tindakan penyebaran selebaran anti-Pyongyang. Hukum ini telah diperdebatkan dengan hangat di Korea Selatan. Para kritikus mengatakan, pemerintah Seoul mengorbankan kebebasan berbicara untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara.
Seorang pembelot Korea Utara yang menjadi aktivis, Park Sang-hak, mengatakan, dia melanjutkan kampanye untuk menyebarkan selebaran pada pekan ini. Sebelumnya dia menghentikan kegiatan semacam itu selama setahun karena penyelidikan polisi dan pengadilan. Dia ditangkap karena mengirim balon berisi selebaran propaganda melintasi perbatasan ke Korea Utara pada April tahun lalu. Persidangan berlanjut dan belum ada putusan yang dikeluarkan hingga saat ini.
Pada Senin (25/4) dan Selasa (26/4) kelompok aktivis melayangkan 20 balon besar yang membawa selebaran berisi kritikan terhadap program nuklir Korea Utara. "Selebaran juga berisi kritik mengenai aturan turun-temurun keluarga (Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un)," kata Park.
Park mengatakan, balon itu juga berisi gambar presiden konservatif Korea Selatan yang akan datang, Yoon Suk-yeol. Hal ini untuk menunjukkan kepada warga di Korea Utara bahwa ada perbedaan antara sistem pemilihan Korea Selatan dan suksesi jabatan turu temurun di Korea Utara. Park mengatakan, buku-buku kecil dan USB yang berisi informasi tentang perkembangan ekonomi dan budaya Korea Selatan, juga dimasukkan ke dalam balon.
“Korea Utara telah menipu kita. Ia pernah mengatakan akan membatalkan nuklirnya tetapi pemimpinnya Kim Jong-un dan (saudara perempuannya) Kim Yo-jong sekarang mengancam untuk meluncurkan serangan nuklir pendahuluan ke Korea Selatan dan komunitas internasional. Saya ingin mengutuk tindakan seperti itu,” kata Park.
Polisi di provinsi Gyeonggi, yang memiliki yurisdiksi atas wilayah perbatasan mengklaim Park telah meluncurkan selebaran itu. Polisi mengatakan, mereka sedang memeriksa rincian tentang kegiatan Park.
Park mengatakan, beberapa selebaran yang diterbangkannya minggu ini telah mencapai Pyongyang dan kota-kota lainnya di Korea Utara. Para ahli mengatakan, banyak selebaran yang diluncurkan di masa lalu mendarat di garis depan wilayah Korea Selatan. Namun Korea Utara belum bereaksi terhadap selebaran apa pun minggu ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika