REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih belum bisa menciduk tersangka buron kasus korupsi Harun Masiku. Padahal politikus dari PDIP tersebut sudah buron sejak tahun 2020.

Prof Hibnu menyayangkan kesan KPK yang menyerah mengejar Harun Masiku. Padahal KPK punya dukungan SDM dan anggaran yang mumpuni dalam melakukan pengejaran.

"Kalau dilihat dari sarana, prasarana untuk menemukan pelaku H harusnya tidak sulit, cuma tampak kurang berani," kata Prof Hibnu kepada Republika.co.id, Kamis (28/4/2022).

Prof Hibnu mengamati KPK kian lemah dalam menuntaskan kasus-kasus besar. Sehingga, KPK kini hanya menangani perkara korupsi di daerah. Menurutnya, hal ini terjadi lantaran menciutnya nyali KPK.

"Padahal faktor berani itu yang menjadikan indikator sebagai penegak hukum KPK," ujar Prof Hibnu.

Oleh karena itu, Prof Hibnu mengusulkan integralisasi aparat dalam pemberantasan korupsi. Ia optimistis hal itu dapat membantu KPK menyelesaikan perkara besar, salah satunya penangkapan Harun Masiku.

"Perlu adanya integralisasi antara Polri, Kejaksaan, dan KPK. Adanya join investigasi diantara Polri, Kejaksaan, dan KPK," tegas Prof Hibnu.

Diketahui, Harun Masiku dimasukkan ke dalam daftar buronan oleh KPK pada 17 Januari 2020. Namun, hingga saat ini KPK maupun aparat penegak hukum lain belum dapat menemukan keberadaannya.

Harun merupakan tersangka kasus suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. Status itu dia sandang bersamaan dengan tiga tersangka lain yakni mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelia dan pihak swasta Saeful.

Wahyu disebut-sebut telah menerima suap Rp 900 juta guna meloloskan caleg PDIP Harun Masiku sebagai anggota dewan menggantikan caleg terpilih atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.