REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Para menteri energi negara anggota Uni Eropa menggelar pembicaraan darurat pada Senin (2/5). Mereka membahas tentang keharusan menggunakan mata uang rubel saat mereka hendak mengimpor komoditas energi dari Rusia.

Dilaporkan laman EU Reporter, dalam pertemuan itu, para menteri energi turut membahas tentang bagaimana mengamankan pasokan gas non-Rusia. Mereka sadar bahwa guncangan pada rantai pasokan bakal terjadi. Para diplomat mengklaim bahwa Uni Eropa sedang bergerak maju untuk menerapkan larangan impor minyak Rusia akhir tahun ini.

40 persen pasokan gas dan 26 suplai minyak Eropa berasal dari Rusia. Sejumlah negara seperti Slovakia, Hungaria, Italia, dan Austria sudah menyuarakan penolakan mereka pada rencana Uni Eropa mengembargo komoditas energi Rusia. Mereka menilai, hal itu dapat menimbulkan kerugian pada negara-negara Benua Biru.

Akhir pekan lalu, Menteri Kabinet Hungaria Gergely Gulyas mengatakan, penting bagi Uni Eropa untuk tidak memberlakukan sanksi yang menutup pintu impor minyak mentah atau gas alam Rusia. "Embargo berarti bahwa kita harus membeli produk-produk ini dari tempat lain secara signifikan lebih banyak, yang berarti bahwa kita tidak dapat menjamin pemeliharaan subsidi harga utilitas atau pemanasan atau fungsi ekonomi. Ini adalah alasan yang cukup bagi semua orang Eropa untuk sadar," ucapnya, Ahad (1/5), dilaporkan laman BNN Bloomberg.

Meski menentang, Gulyas tak mengungkapkan apakah negaranya akan memveto langkah yang bertujuan memblokade impor minyak dan gas dari Rusia. Hungaria adalah salah satu negara yang setuju dengan kebijakan baru Rusia tentang pembelian gas dari negara tersebut menggunakan mata uang rubel.

Sebelumnya Polandia meminta Uni Eropa menghukum negara Benua Biru yang membeli gas Rusia menggunakan mata uang rubel. Hal itu disampaikan setelah Moskow memutuskan memangkas pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria karena mereka menolak penggunaan rubel.

"Hari ini apa yang hilang adalah sanksi penuh terhadap gas, yang akan menyelesaikan masalah dengan Gazprom (perusahaan gas Rusia), masalah dengan mengikuti sanksi 100 persen. Kami mengharapkan sanksi ini," kata Menteri Iklim dan Lingkungan Polandia Anna Moskwa saat diwawancara Polsat News pada 27 April lalu.

Polandia adalah salah satu negara Eropa yang mendukung penuh penghentian total pembelian gas Rusia. Suara di Benua Biru masih terpecah soal opsi tersebut. Hal itu karena banyak negara di sana yang masih bergantung pada suplai energi dari Rusia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika