REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Media pemerintah Korea Utara (Korut) melaporkan pegawai negeri dan buruh pabrik dikerahkan ke lahan-lahan pertanian di seluruh negeri untuk bergabung mengatasi kekeringan. Langkah ini diumumkan saat dikhawatirkan kekeringan memperpanjang kelangkaan pangan.
Pemimpin Korut Kim Jong Un memerintahkan langkah-langkah memperbaiki situasi pangan yang sulit karena pandemi virus corona dan badai. Walaupun hanya ada sedikit kemajuan pada awal tahun lalu.
Kekeringan dan banjir sudah lama menjadi ancaman musiman bagi Korut yang memiliki sistem irigasi dan infrastruktur yang buruk. Berbagai bencana alam juga menghantam perekonomian yang sudah lama didera sanksi internasional dan menangguhkan perdagangan.
Surat kabar Rodong Sinmun melaporkan pejabat pemerintah, perusahaan dan buruh pabrik bergabung dengan petani di seluruh negeri mendistribusikan peralatan pompa dan sumber daya air di daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Sejauh ini Korut tidak menjelaskan dengan rinci dampak kekeringan.
Namun mereka mengatakan langkah ini bertujuan untuk mengatasi kekeringan saat ini dan yang akan datang. "Upaya sistematis, agresi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik dan memobilisasi semua kapabilitas yang tersedia untuk mencegah panen gagal karena kekeringan," kata surat kabar itu, Rabu (4/5/2022).
Pekan lalu biro cuaca Korut melaporkan rata-rata suhu udara pada bulan April sekitar 2,3 derajat Celsius atau lebih tinggi dari biasanya. Sementara rata-rata curah hujan di seluruh negeri hanya 44 persen.
Rodong melaporkan masyarakat Anju dan Kaechon, bagian utara Pyongyang, membuat kolam, menambah pupuk dan pendorong pertumbuhan tanaman dan mengirim truk, traktor dan mesin penyiang untuk membawa air ke lahan pertanian.
Surat kabar itu menambahkan unit pekerja pemuda atau brigade pemuda yang dalam bahasa Korea dolgyeokdae membangun saluran air di kota pelabuhan Hamhung sebagai upaya memodernisasi dan memperlebar fasilitas irigasi. Dolgyeokdae biasanya dikerahkan ke proyek-proyek infrastruktur besar.
Pada bulan Maret lalu PBB meminta Pyongyang membuka kembali perbatasannya untuk bantuan staf kemanusiaan dan impor makanan. PBB mengatakan isolasi yang semakin dalam dapat menyebabkan banyak orang kelaparan.
Korut tidak mengkonfirmasi kasus infeksi Covid-19 tapi menutup perbatasannya dengan ketat. Mereka membuka perdagangan kembali dengan Cina pada awal tahun ini.
Program Pangan Dunia (WFP) memperkirakan sebelum pandemi sudah sekitar 11 juta atau 40 persen populasi Korut yang kekurangan nutrisi dan membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika