Legislator Desak Pemerintah Cepat Atasi Penyakit Mulut-Kuku Ternak

Hingga kini ditemukan penyakit mulut-kuku serang 1.649 sapi ternak di Jatim dan Aceh

Rabu , 11 May 2022, 06:34 WIB
Petugas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) memeriksa kesehatan sapi yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di salah satu peternakan sapi di Desa Sembung, Gresik, Jawa Timur, Selasa (10/5/2022). Dinas Pertanian Kabupaten Gresik melakukan pembatasan area ternak dengan menutup sejumlah pasar hewan untuk memutus rantai penyebaran penyakit serta menyuntikan vitamin dan antibiotik bagi sapi-sapi yang terpapar PMK.
Foto: ANTARA/Rizal Hanafi
Petugas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) memeriksa kesehatan sapi yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di salah satu peternakan sapi di Desa Sembung, Gresik, Jawa Timur, Selasa (10/5/2022). Dinas Pertanian Kabupaten Gresik melakukan pembatasan area ternak dengan menutup sejumlah pasar hewan untuk memutus rantai penyebaran penyakit serta menyuntikan vitamin dan antibiotik bagi sapi-sapi yang terpapar PMK.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mendesak pemerintah bergerak cepat mengatasi kembali berjangkitnya penyakit mulut dan kuku di berbagai daerah Indonesia demi keamanan pangan nasional. Hingga saat ini ditemukan penyakit mulut-kuku menyerang 1.649 sapi ternak di Jawa Timur dan juga di Aceh.

"Saya menilai pemerintah gagal melakukan deteksi dini PMK, padahal ini merupakan penyakit hewan menular yang paling ditakuti di dunia karena kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan sangat besar," kata Johan dalam keterangan tertulis dari Mataram, Rabu (11/5/2022).

Baca Juga

Dia merespon keresahan masyarakat khususnya peternak yang sangat khawatir dengan merebaknya penyakit mulut dan mata pada hewan ternak. Selain itu, Johan mendesak pemerintah untuk segera bertindak cepat dan tepat melakukan antisipasi meluasnya penyakit ini demi keamanan pangan nasional, apalagi sebentar lagi akan memasuki momen Idul Adha.

"Kami berharap pemerintah harus bertanggung jawab dengan adanya kebijakan impor daging sapi dan kerbau yang berasal dari negara-negara yang tidak bebas PMK, hal ini berakibat fatal bobol-nya pertahanan PMK," ujar Johan.

Untuk itu, wakil rakyat dari Dapil NTB 1 ini, mendorong pemerintah melakukan isolasi pada daerah kabupaten dan kota yang diidentifikasi sebagai sentra peternakan yang muncul suspect PMK serta daerah yang berisiko tinggi seperti daerah yang berbatasan dengan negara yang belum bebas PMK dan daerah pasokan penerima ternak dari berbagai pelabuhan di berbagai wilayah. Johan mengingatkan pemerintah lebih serius mewaspadai ancaman PMK ini karena berdampak luas secara sosial ekonomi terhadap pembangunan peternakan di Indonesia.

"Kami mengingatkan bahwa wabah PMK ini bisa terjadi lebih cepat dari yang kita duga, situasi ini akan memukul usaha peternakan rakyat sehingga upaya pengamanan maksimal terhadap usaha peternakan rakyat harus segera diprioritaskan," tegasnya.

Legislator Senayan ini tidak ingin wabah PMK ini menjadi ancaman baru yang menakutkan akibat kebijakan yang salah dan kinerja yang lambat dari pemerintah. "Harus ada antisipasi yang sistematis sebab wabah PMK ini dikenal sebagai airbone desease sehingga penanganan-nya memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak," ujar Johan.

Ia menjelaskan ancaman wabah PMK akan menyebabkan rendahnya pertumbuhan populasi ternak serta akan meningkatkan risiko abortus dadakan di antara ternak-ternak produktif. "Wabah PMK ini senantiasa menjangkiti sapi, kerbau, kambing, domba dan jenis-jenis hewan sebangsanya, yang juga bisa menular pada manusia. Kasus PMK yang ditemukan di Jawa Timur dan Aceh mestinya mampu meningkatkan kewaspadaan dini secara nasional dan harus tingkatkan monitoring di seluruh daerah demi menjaga keamanan pangan nasional," katanya.