Saturday, 15 Muharram 1444 / 13 August 2022

Saturday, 15 Muharram 1444 / 13 August 2022

15 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Pj Gubernur Diminta Jaga Integritas

Jumat 13 May 2022 05:03 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Andi Nur Aminah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kiri) berfoto bersama (kiri ke kanan) Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Pj. Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaludin dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar usai pelantikan lima penjabat gubernur di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kiri) berfoto bersama (kiri ke kanan) Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Pj. Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaludin dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar usai pelantikan lima penjabat gubernur di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Pj Gubernur idealnya memberikan kontribusi dan inovasi kemajuan daerah yang dipimpin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengingatkan agar para Penjabat (Pj) Gubernur menjaga integritasnya saat mengemban amanah mengelola pemerintahan daerah. Hal ini menyusul pelantikan sejumlah Pj Gubernur untuk beberapa provinsi.

Adapun Pj Gubernur yang dilantik oleh Jokowi di antaranya Pj Gubernur Banten, Pj Gubernur Bangka Belitung, Pj Gubernur Gorontalo, Pj Gubernur Sulawesi Barat, dan Pj Gubernur Papua Barat. "Integritas dan profesionalisme harus dijaga, apalagi korelasi jabatan kali ini bertepatan dengan momentum politik yang cukup berpengaruh kedepannya," kata Herry dalam keterangan pers, Jumat (13/5).

Baca Juga

Lebih lanjut, Herry menyampaikan adanya Pj Gubernur idealnya memberikan kontribusi dan inovasi terhadap kemajuan daerah yang dipimpin. Ia meminta Pj Gubernur fokus dengan tugas pembangunan daerah.

"Tentunya Pj Gubernur ini mesti inovatif dan kontributif bagi daerah yang dipimpin, jangan sampai kehadiran mereka menjadikan wilayah tersebut justru semakin tertinggal," ujar Herry.

Di samping itu, Herry menilai keberadaan Pj Gubernur harus benar-benar mampu melanjutkan pembangunan di daerah. Sebab ia khawatir kehadiran mereka berpotensi hanya pengisi kekosongan jabatan belaka.

"Yang dikhawatirkan kan posisi Pj Gubernur ini hanya pemanis UU Nomor 10 tahun 2016. Alangkah baiknya punya terobosan, gebrakan dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat di tempatnya masing-masing," ucap Herry.

Herry juga mengingatkan bahwa Pj Gubernur yang dilantik wajib menjaga stabilitas sosial-politik menjelang Pemilu serentak. "Harus dijaga betul bahwa independensi Pj Gubernur menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi tetap berjalan di Indonesia termasuk bebas intervensi menjelang Pemilu 2024," ucap Herry.

Diketahui, sebanyak lima Pj kepala daerah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Kamis, yakni untuk Banten, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Barat yang masa jabatan gubernur kelima provinsi tersebut berakhir pada Mei 2022.

Lima pejabat tinggi madya masing-masing provinsi dilantik sebagai Pj kepala daerah yakni Al Muktabar sebagai PJ Gubernur Banten, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat, dan Komjen (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile