REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Pemerintah Selandia Baru mengatakan akan membantu membayar keluarga berpenghasilan rendah untuk mengganti mobil hibrida atau listrik yang lebih ramah lingkungan, Senin (16/5/2022). Bantuan ini sebagai bagian dari rencana menyeluruh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Ini adalah hari penting dalam transisi kami ke masa depan rendah emisi," kata Perdana Menteri Jacinda Ardern dalam sebuah pernyataan.

Rencana tersebut akan menghabiskan 569 juta dolar Selandia Baru untuk program uji coba sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana lanjutan mencakup subsidi bagi bisnis untuk mengurangi emisi, peralihan ke armada bus yang sepenuhnya ramah lingkungan pada 2035.

"Kita semua telah melihat laporan terbaru tentang kenaikan permukaan laut dan dampaknya di sini di Selandia Baru. Kita tidak bisa meninggalkan masalah perubahan iklim sampai semuanya terlambat untuk diperbaiki," kata Ardern.

Rencana tersebut merupakan langkah menuju janji yang dibuat negara berdasarkan Perjanjian Paris 2016 tentang perubahan iklim. Tindakan tersebut perlu dilakukan agar Selandia Baru mencapai tujuan untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada 2050.

Ardern mengatakan setiap komunitas dan sektor memiliki peran untuk dimainkan. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil akan membantu melindungi rumah tangga dari kenaikan harga yang bergejolak.

Rencana tersebut juga menetapkan target untuk mengurangi total perjalanan mobil sebesar 20 persen selama 13 tahun ke depan dengan menawarkan pilihan transportasi yang lebih baik di kota-kota. Selanjutnya akan ada pilihan yang lebih baik untuk pengendara sepeda dan pejalan kaki.

Program-program tersebut akan dibayar dari 4,5 miliar dolar Selandia Baru dari dana tanggap darurat iklim. Pejabat mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, uang yang dikumpulkan dari pencemar akan membayar program daripada pajak dari rumah tangga.

Namun, rencana tersebut masih kurang pada beberapa detail, termasuk untuk rencana penggantian gas guzzler yang menurut pemerintah akan diselesaikan dalam beberapa bulan mendatang. Beberapa kritikus pun mengatakan, hal itu terus memberikan kemudahan bagi industri pertanian besar negara itu, yang menciptakan sekitar setengah dari total emisi gas rumah kaca, meski industri itu penting bagi perekonomian sebagai penghasil ekspor terbesar negara itu.

"Beberapa kebijakan yang diumumkan, seperti sistem cash-for-clunkers, terbukti tidak masuk akal dan telah dicoba dan gagal di luar negeri,” kata pemimpin Partai ACT David Seymour menekankan konsumen harus dapat memilih cara mereka mengurangi emisi melalui skema perdagangan emisi berbasis pasar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika