REPUBLIKA.CO.ID, ABUJA – Nigeria sedang memantau Facebook dan platform lainnya untuk memastikan mereka mematuhi tuntutan yang membatasi ujaran kebencian. Menteri Informasi Lai Mohammed mengatakan langkah ini dilakukan saat Nigeria tengah meningkatkan kampanye penggunaan media sosial (medsos) yang bertanggung jawab.
Permintaan Mohammed muncul usai dia bertemu dengan tim Facebook di ibu kota Nigeria, Abuja. Dia mengatakan Facebook tidak melakukan apa pun untuk membatasi kegiatan kelompok separatis Masyarakat Adat Biafra (IPOB) di platform mereka meskipun ada beberapa keluhan.
Pemimpin IPOB Nnamdi Kanu diadili atas tuduhan yang mencakup terorisme dan menyiarkan kebohongan. Hakim memutuskan pada Rabu apakah dia harus diberikan jaminan.
Mohammed menjelaskan kelompok separatis telah diklasifikasikan sebagai organisasi teroris. Facebook kata dia tidak memiliki pembenaran untuk menyerahkan platformnya kepada organisasi yang menyebarkan kampanye kebencian dan destabilisasi negara.
Nigeria menghadapi agitasi separatis yang telah menimbulkan seruan regional untuk pembagian kekuasaan antara Nigeria selatan dan utara. Selain itu, Nigeria juga menghadapi ketidakamanan, bandit, penculikan, mata uang yang lemah di tengah inflasi dua digit dan pertumbuhan yang lambat.
Pertemuan Mohammed dan Facebook diadakan untuk membahas peningkatan penggunaan platform medsos oleh separatis yang berbasis di luar Nigeria untuk memicu kekerasan dan kebencian etnis dalam bahasa Inggris dan bahasa lokal.
Mohammed mengatakan pemerintah tidak berniat mencegah Nigeria menggunakan medsos tetapi menganjurkan penggunaan yang bertanggung jawab. Nigeria mencabut larangan enam bulan di Twitter pada Januari setelah perusahaan menghapus unggahan dari Presiden Muhammadu Buhari yang mengancam akan menghukum para separatis regional. Perusahaan telekomunikasi kemudian memblokir akses ke pengguna di Nigeria.
Ikuti Whatsapp Channel Republika