REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Badan Pengawas Pemilu Maluku Utara mengajak organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) serta organisasi kemasyarakatan (ormas) bersama-sama mengawal proses seleksi penerimaan calon komisioner Bawaslu. Sebab proses perekrutan komisioner penyelenggara pemilu itu akan sangat menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Kualitas Pemilu akan berdampak kepada kehidupan bangsa dan daerah ke depan. Saya kira tantangan ke depan adalah soal integritas. Kita tahu, pemilu sebelumnya secara umum berjalan sukses, tetapi masih saja dicederai oleh perilaku oknum penyelenggara yang tidak berintegritas," kata anggota Bawaslu Malut, Aslan Hasan di Ternate, Rabu (25/5/2022).
Menurut Aslan, 2024 adalah tahun pemilu karena akan ada dua agenda besar terkait pemilihan umum. Pertama, Pilpres dan Pileg 2024 yang dilaksanakan awal tahun, kedua adalah pilkada serentak yang sesuai jadwal akan dilaksanakan November 2024.
Dikatakannya, pemilu adalah sarana memilih para wakil rakyat dan pemimpin. Jika para penyelenggaranya berintegritas, pemilu berintegritas, maka pasangan presiden/wakil presiden, para wakil rakyat, dan para pimpinan di daerah yang terpilih adalah orang-orang yang berintegritas pula. "Di tangan para penyelenggara negara seperti ini, maka daerah ke depan akan jauh lebih maju. Karena itu, masyarakat jangan tinggal diam tetapi harus mengawal betul setiap proses demokrasi agar berjalan secara benar pula," kata Aslan.
Aslan berharap publik membuka rekam jejak para calon komisioner Bawaslu Maluku Utara, termasuk penyelenggara yang akan mencalonkan diri kembali sebagai komisioner. Informasi seperti itu, kata Aslan, sangat dibutuhkan saat timsel bekerja dalam proses seleksi nanti.
Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Maluku Utara, Ali Lating menyoroti tim seleksi yang dibentuk Bawaslu. Baginya, tim seleksi tersebut diragukan kemampuan terkait dengankepemiluan.
"Timsel yang dibentuk Bawaslu sebenarnya mereka dari mana, pengetahuan tentang kepemiluan juga masih diragukan," kata Ali yang merupakan dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU).
Ikuti Whatsapp Channel Republika