Senin 30 May 2022 14:57 WIB

PKS Yakin Siklus Kekuasaan Pemerintahan di 2024 Berubah

PKS yakin pada 2024 mendatang partainya tidak lagi menjadi partai oposisi.

Rep: Amri Amrullah / Red: Agus Yulianto
Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Al Jufri capres PKS.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Al Jufri capres PKS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkeyakinan ada perubahan siklus pemerintahan dan partai yang berkuasa di 2024. Dengan demikian, PKS yakin pada 2024 mendatang partainya tidak lagi menjadi partai oposisi, karena akan ada perubahan siklus pemerintahan.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi pada perayaan Milad ke 20 PKS di Istora Senayan, Ahad (29/5/2022). Terkait hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjelaskan, PKS untuk saat ini tetap teguh sebagai oposisi pemerintah Presiden Jokowi.

"Siklusnya kalau melihat PDI Perjuangan, dua kali periode tidak akan menang lagi. Jadi, kenapa kami berkeyakinan kedepan tidak akan beroposisi, karena kami yakin 2024 akan menang dengan cares yang diusung oleh PKS," kata Mardani kepada wartawan, Senin (30/5/2022).

Jadi kalau melihat fenomena siklus itu, dia mengklaim, PKS teguh bersama rakyat, yakni masyarakat yang semakin tidak puas dengan pemerintahan sekarang. Jadi, mudah-mudahan simpati publik juga terus meningkat bersama PKS dan bersama capres yang diusung PKS.

Mardani mengatakan, peluang PKS berkoalisi tentu sangat besar. Karena walaupun perjuangan di MK soal Presidential Threshold (PT) terus berlanjut, namun syarat PT yang masih berlaku 20 persen. 

"Jadi mau tidak mau, PKS berpegang dengan kenyataan dimana dibutuhkan koalisi khusus agar PKS bisa bersama dengan capres pilihan PKS," ujarnya.

Termasuk, diakui Mardani, tawaran dari tiga partai yakni Golkar, PAN, dan PPP yang telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) telah terbentuk lebih dahulu. Namun, seperti yang disampaikan Sekjen PKS, pihaknya tidak mau terikat dulu untuk saat ini.

"PKS dekat dengan ketiga partai tersebut, namun PKS sementara ini masih belum bersama KIB kami masih ingin berkomunikasi dengan beberapa pihak. Karena kalaupun nanti PKS gabung, kita ingin memastikan capres kita pasti menang, bukan sekedar maju. Karena itu, menunggu siapa capresnya," ujarnya. 

Sebab, Mardani menegaskan, PKS juga punya proposal untuk capres yang bisa ditawarkan ke koalisi lain. Dan terkait siapa capresnya, Mardani membantah, bila nama Anies sudah final di PKS. Walaupun ada suara kader dari sekitaran Jabodetabek kemarin yang meneriakkan Anies Baswedan sebagai presiden.

"Walaupun paling gemuruh yang diperkenalkan nama Anies, tapi itu belum final. Mas Anies memang salah satu nama yang dekat dengan PKS, namun per hari ini, PKS masih mengkampanyekan Dr Salim Assegaf sebagai capres. Jadi, masih ada proses penentuan siapa capres yang akan diusung resmi di PKS," ucapnya. 

Mardani menyebut, keputusan itu akan ada dalam keputusan Dewan Syuro Partai, yang masih akan diputuskan nanti, apalagi pencalonan presiden pun dilakukan 0ada 2023 mendatang. Jadi, dia melihat, masih ada proses panjang untuk menjawab kepastian siapa capres dari PKS dan akan berkoalisi dengan mana PKS nantinya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement