REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum (ketum) dari tiga partai politik Tanah Air secara resmi melakukan tandatangan nota kesepakatan membentuk koalisi Indonesia bersatu (KIB) di Jakarta. Mereka adalah Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto, Ketum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, dan Ketum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Iswadi menyampaikan apresiasi khusus terhadap kesepakatan tersebut.
"Dengan bersatunya partai ini dengan istilah beringin, matahari, dan ka'bah dipastikan akan menjadikan atmosfer pertarungan Capres 2024 semakin dinamis," ujar Iswadi di Jakarta, Ahad (5/6/2022).
Mantan Ketua Relawan Jokowi-JK Provinsi Aceh ini menjelaskan, dengan adanya ini bisa memainkan peran strategis dalam bandul pertarungan Capres ke depan. Pembina Yayasan Al-Mubarrak Fil-Ilmi tersebut juga mengatakan, KIB yang akan ikut pertarungan di Pilpres 2024 akan makin nyata karena pembentukan poros tersebut.
"Ini bukan dasar pada poros kandidat (figur), tetapi lebih merefleksikan poros atau fragmentasi kekuatan partai-partai politik sebagai satu-satunya pemegang otoritas politik dalam mengusung pasangan Capres -Cawapres dipilpres 2024 Mendatang," kata Iswadi.
Iswadi menambahkan, poros ini juga bersifat fleksibel, cair, dan bergerak dinamis, karena selain pada variabel-variabel penting lain seperti sumber daya logistik dan infrastruktur partai dalam menghadapi pemilu.
"KIB juga terbuka untuk partai mana pun yang ingin bergabung," kata dia.
Iswadi menambahkan, dengan tingginya angka presidential threshold (20% kursi atau 25% suara sah nasional), setidaknya akan ada tiga poros utama dalam Pilpres ke depan.
"Poros pertama PDIP yang memegang supremasi elektoral dua kali pemilu berturut-turut (Pemilu 2014 dan 2019). Sebagai the rulling party yang mengendalikan jalannya kekuasaan, PDIP tentu berkepentingan untuk memenangkan kembali Pilpres 2024. Dengan modal 128 kursi parlemen (DPR RI), PDIP sudah cukup mengusung Capres tanpa koalisi," ujarnya.
Ia melanjutkan, sedangkan poros kedua atau kunci utama, (Koalisi Indonesia Bersatu) Partai Golkar, PPP dan PAN malah sudah berjalan, Koalisi Indonesia Bersatu ini diperkirakan akan terus bertambah dengan partai-partai papan tengah.
"Sebagai pemenang pemilu dengan jumlah kursi terbesar kedua setelah PDIP, Golkar tak akan absen dari pertarungan Calon Presiden karena Sejauh ini, dukungan terhadap Ketua Umum, Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden sangat bergemuruh baik di internal Partai Golkar maupun di kalangan masyarakat," kata alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut.
Bahkan di poros ketiga, akan ada bayang-bayang Gerindra untuk tetap mengusung Ketua Umumnya, Prabowo Subianto sebagai Capres. Dalam konteks ini, Gerindra tetap membutuhkan teman koalisi untuk memenuhi syarat formal pencalonan.
Akademisi yang juga politisi muda ini mengatakan, ekspektasi atas lahirnya tiga poros tersebut tentu didasarkan pada pengalaman buruk Pilpres 2019 yang hanya menghadirkan dua poros utama sehingga menyebabkan terjadinya gejala divided society.
Saat itu, kata dia, segmentasi masyarakat menjadi makin terpolarisasi ke dalam dua kutub yang berseberangan secara diametral, yakni pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dan pendukung Prabowo -Sandi. Kondisi ini cukup menguras energi dan menghadirkan ketegangan politik tinggi.
"Meskipun sudah bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintah. Pembelahan antarkubu cebong dan kampret, juga belum berhenti meski Prabowo dan Sandi kini telah menjadi menteri Presiden Jokowi," kata Iswadi.
Dikutip dari Antara, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu dibangun untuk menghentikan politik identitas, diharapkan masyarakat tidak terbelah serta untuk kepentingan rakyat yang bersatu.
"Ini masih ijab kabul atau menandatangani kerjas ama yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu," kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu.
Penandatanganan juga disaksikan langsung oleh ketua dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN dan PPP seluruh Indonesia.
