REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sinyal, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI naik kelas menjadi BUMN. Hal ini seiring bertambahnya jumlah BUMN dari sebelumnya 41 menjadi 42 perusahaan. 

BSI merupakan bank syariah hasil merger dari tiga anak perusahaan bank BUMN, yakni Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Sehingga statusnya anak perusahaan BUMN. 

Erick menjelaskan, mulanya jumlah BUMN ada 108 perusahaan tetapi akhirnya berhasil dipangkas hingga menjadi 41 perusahaan.  Ia pun mengatakan, jumlah tersebut bertambah satu lagi karena masuknya BSI. 

"Dengan kerja keras dari 108 perusahaan jadi 41, tapi jadi 42 lagi karena BSI, jadi telurnya naik satu lagi. Tapi mudah-mudahan turun lagi jadi 41," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, kemarin. 

Erick tak menjelaskan lebih perinci terkait tahapan dan kapan efektifnya BSI menjadi BUMN. Dia hanya menekankan, bahwa dengan kemampuan BUMN saat ini dapat menyetorkan dividen melebihi dari target. 

Erick mengatakan, dividen yang disetorkan BUMN kepada negara sempat turun menjadi Rp 29,5 triliun di 2021 imbas pandemi Covid-19, dari sebelumnya bisa menyetornya Rp 50 triliun di 2019 dan Rp 44 triliun di 2020. 

Namun, seiring perbaikan di BUMN dan pemulihan ekonomi, pada tahun ini bisa menyetorkan dividen mencapai Rp 40 triliun dari target sebelumnya hanya berkisar Rp 36 triliun. 

"Target 2022 yang tadinya Rp 36,4 triliun, tentu berkat kerja sama kita semua, terima kasih direksi dan komisaris, sekarang kita bisa memberikan dividen Rp 40 triliun, yang memang kalah sedikit dari tahun 2020," kata mantan Presiden klub Inter Milan ini. 

Ia menambahkan, tahun depan ditargetkan dividen BUMN bisa mencapai Rp 43 triliun-Rp 45 triliun, bahkan tembus di atas Rp 50 triliun pada 2024 mendatang. 

"Kami akan mengejar di kira-kira Rp 43 triliun-Rp 45 triliun, jadi sama dengan 2020. Tetapi di 2024 kami justru ingin dorong lebih tinggi dividen, kalau dulu itu bisa Rp 50 triliun, di 2024 kalau bisa di atas Rp 50 triliun," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika