REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberikan Penghargaan Kependudukan (United Nations Population Award) kepada Indonesia karena telah memberikan kontribusi luar biasa dan kesadaran terhadap isu kependudukan serta solusi yang telah dilakukan.
Penghargaan diberikan langsung oleh Sekretaris Komite UNPA Dr. Natalia Kanem kepada institusi Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Senin (13/06/2022) waktu setempat.
Delegasi Indonesia yang menerima langsung penghargaan UNP Award dipimpin Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN Prof. drh. M. Rizal Damanik. M.Rep.Sc. Phd dan didampingi Kepala Pusat Kerja Sama Lembaga Internasional (PULIN) BKKBN Ukik Kusuma Kurniawan.
Dalam acara penyerahan itu Sekretaris Komiter UNPA Dr. Natalia Kanem mengatakan BKKBN telah memberi role model bagi negara-negara di dunia terkait praktik dan pelayanan Keluarga Berencana (KB).
BKKBN juga terlibat dalam Kerja Sama Selatan Selatan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para pakar kependudukan.“Keterlibatan Anda (BKKBN) dengan lembaga non-pemerintah dan organisasi berbasis agama dengan isu-isu isu-isu kependudukan, advokasi untuk mengatasi praktik-praktik berbahaya, pengembangan program untuk membantu keluarga-keluarga yang tinggal bersama dan merawat orang lanjut usia; dan meningkatkan intervensi untuk memastikan kelanjutan penyediaan layanan Keluarga Berencana selama pandemi virus corona di Republik Indonesia,” kata Natalia Kanem.
Menyikapi penghargaan tersebut Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo mengatakan BKKBN terpacu dan berkomitmen untuk lebih giat melaksanakan program-program keluarga berencana guna mencegah kematian ibu dan bayi akibat kelahiran yang tidak direncanakan. BKKBN juga berkomitmen untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting yang ditargetkan 14 persen pada 2024 melalui program-program Keluarga Berencana. “Gerakan pemberdayaan dan edukasi yang sifatnya massif dilakukan untuk mempertahankan angka CPR 57 persen (Contraceptive Prevalence Rate/rata-rata pemakaian kontrasepsi) di masa pandemic Covid-19,” kata Hasto di Jakarta.
Menurut Hasto, BKKBN juga berkomitmen untuk menurunkan angka total fertility rate (TFR) dari 2,46 sebelum pandemic menjadi 2,24 setelah dua tahun masa pandemic.“Kami fokus kepada pembangunan keluarga, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mempercepat penurunan prevalensi stunting,” kata Hasto.
Sementara itu pemimpin delegasi Indonesia yang juga Deputi Lalitbang BKKBN Rizal Damanik mengatakan bahwa Keberhasilan BKKBN mendapatkan United Nations Population Award 2022 merupakan bukti perkembangan serta pelaksanaan program KB dan Kependudukan di Indonesia oleh BKKBN serta semua mitra yang terlibat masih mendapatkan dukungan dari dunia Internasional.
“Penghargaan ini kita dedikasikan untuk para pejuang kependudukan Indonesia terutama PKB dan PLKB untuk dedikasi dan kerja keras di lapangan. Terakhir dari Kota New York di Amerika, saya sampaikan dalam bahasa Indonesia, Salam BKKBN, Berencana itu Keren!,” kata Damanik menutup sambutan yang ia sampaikan dalam Bahasa Inggris.
Penghargaan ini juga merupakan pengakuan Internasional atas kontribusi luar biasa BKKBN dalam meningkatkan kesadaran dan merancang solusi untuk masalah kependudukan.
Sebelumnya, Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo mengatakan Penghargaan Kependudukan dari PBB (UNPA) ini merupakan buah dari kerja keras dan dukungan dari pemerintah. Menurut Hasto, BKKBN berhasil menerapkan program Keluarga Berencana.
Angka kelahiran berhasil diturunkan secara tajam, dari 5,6 menjadi 2,2 kelahiran per perempuan selama 1970 hingga tahun 2000."Penurunan angka kelahiran ini memperlambat laju pertumbuhan penduduk dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur sehingga meningkatkan standard hidup masyarakat," jelas Hasto.
Menurut Hasto, dampak nyata dari program tersebut adalah bonus demografi yang diraih Indonesia saat ini. Bonus demografi berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, di mana jumlah penduduk yang produktif lebih banyak ketimbang penduduk yang tidak produktif.
Perubahan struktur usia kerja juga terjadi di mana jumlah usia kerja muda meningkat drastis sehingga mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Penurunan angka kelahiran juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan kaum wanita yang ikut terlibat dalam pekerjaan."Kalau anaknya banyak, perempuan tidak sempat lagi ikut bekerja membantu penghasilan keluarga, tetapi hanya mengurusi anaknya yang banyak," jelas Hasto.
Tambahan pendapatan dari kaum perempuan itu digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, sekolah, dan kesehatan.
Program Keluarga Berencana yang dijalankan BKKBN juga berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran hampir sebanyak 100 juta kelahiran. Berdasarkan proyeksi angka kelahiran 1971, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 diperkirakan sebanyak 326 juta jiwa.
Namun dengan program KB jumlah penduduk Indonesia pada 2010 sebesar 237,6 juta jiwa.Menurut Hasto, pertumbuhan penduduk yang terkendali berdampak kepada naiknya Gross Nation Product (GNP) penduduk per kapita dan menurunkan tingkat kemiskinan, di mana pada 1970 persentase kemiskinan sebesar 40 persen dan saat ini turun menjadi 11 persen.
Angka harapan hidup warga Indonesia selama 30 tahun terakhir juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan persentase penduduk yang berusia lanjut.Persentase penduduk usia lanjut meningkat dua kali lipat selama periode 1971-2021 yakni 9,92 persen menjadi 26 juta jiwa.
BKKBN telah mengembangkan program Lansia Tangguh yang dengan program ini menunjukkan tingginya angka harapan hidup masyarakat Indonesia.
Sejak Januari 2021 Presiden Joko Widodo menunjuk BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan stunting. Melalui program pembangunan keluarga berencana, target prevalensi stunting di Indonesia terus turun dan saat ini berada pada angka 24,4% dan ditargetkan pada 2024 prevalensi menjadi 14 persen. n (KIS/FBA)
Ikuti Whatsapp Channel Republika