REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil. Menurut Jokowi, sebagai mantan Panglima TNI, Hadi memiliki kemampuan untuk menguasai wilayah.

Selain itu, kerja Hadi pun dinilai detil. Karena itu, Jokowi meminta, agar masalah sengketa tanah dan lahan harus segera diselesaikan.

“Yang kedua urusan sertifikat, harus sebanyaknya-banyaknya bisa diselesaikan, saya yakin Pak Hadi punya kemampuan untuk itu,” ujar Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6). Tak hanya itu, Jokowi juga meminta, agar Hadi menyelesaikan masalah lahan di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, tugas utama setelah pelantikan ini yakni menyelesaikan sertifikat tanah milik rakyat. Hingga saat ini, sertifikat tanah yang sudah terealisasi mencapai sebanyak 81 juta dari target 126 juta.  

“Target pertama yang akan segera saya realisasikan, namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahannya itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan, tentunya juga berkoordinasi dengan instansi terkait, supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” ujarnya.

Selain itu, dia juga akan menyelesaikan masalah sengketa tanah yang masih banyak terjadi serta masalah pengadaan lahan di IKN. Ia mengatakan, akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyukseskan tiga hal utama tersebut.

“Insya Allah dalam waktu dekat akan kita sampaikan target berapa hari itu akan terselesaikan,” kata Hadi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut, perombakan kabinet ini sudah direncanakan Presiden Jokowi dengan berbagai pertimbangan matang, salah satunya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika