REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR, Zainuddin Maliki mengungkapkan, implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Palembang, Sumatera Selatan masih terkendala dengan sarana penunjang, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kurikulum Merdeka Belajar memang mempunyai konsentrasi pengembangan pembelajaran yang fleksibel, namun ketergantungannya terhadap akses internet menjadi lebih kuat.

"Saya bisa membayangkan bagaimana dengan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar ini di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) yang belum bisa akses internet. Dari segi konsep memang kurikulum ini menempatkan sumber belajar itu tidak hanya terbatas pada guru bahkan tidak hanya terbatas pada buku, tapi yang ingin dipelajari itu adalah kehidupan itu sendiri yang luas," kata Zainuddin dikutip dari laman resmi Komisi X DPR, Rabu (15/6/2022).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu memberikan contoh, ketika dalam kurikulum tersebut siswa belajar tentang ekonomi dengan pendekatan utility memanfaatkan pasar, para siswa-siswi bisa langsung terjun ke pasar atau lewat simulasi. Dia melihat, dalam penyimulasian itu kan dibutuhkan teknologi, yang dia sebut menjadi kelemahan dari implementasi dari Kurikulum Merdeka Belajar.

"Kalau sekolah penggerak kita tahu telah dijalankan di sekolah-sekolah yang bagus, kalau evaluasinya yang disampaikan oleh Kemendikbud dengan menjalankan program Kurikulum Merdeka Belajar terjadi peningkatan prestasi belajar. Capaian literasi angkanya menjadi 570, sedangkan saat menerapkan kurikulum 2013 hanya mencapai angka 532, setelah terkena pandemi turun lagi menjadi 482," terang dia.

"Dengan menerapkan kurikulum ini memang ada peningkatan capaian literasi, akan tetapi hanya di sekolah-sekolah yang SDMnya sudah baik,” sambung legislator dapil Jawa Timur X itu.

Zanuddin menerangkan, para guru yang menjalankan Kurikulum Merdeka Belajar di Palembang memang sudah mendapatkan bimbingan, pendampingan atau pelatihan. Tetapi, masih ada yang mereka keluhkan. Keluhan yang mereka sampaikan adalah sarana penunjangnya, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasinya.

“Yang harus kita antisipasi adalah daerah-daerah yang masih belum bisa mencukupi guru yang kompeten dan sarana prasarana dukungan sumber belajar itu yang perlu kita pelajari,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika