REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, pengadaan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu program kerja prioritas yang akan ia laksanakan setelah resmi menggantikan Sofyan Djalil. Dua prioritas lainnya, yakni pembuatan sertifikat tanah dan permasalahan tumpang tindih lahan.
"(Pengadaan lahan IKN) Prioritas. Ya saya sampaikan yang pertama adalah sertifikat, yang kedua adalah permasalahan tumpang tindih, yang ketiga adalah IKN," kata Hadi kepada wartawan usai acara serah terima jabatan Menteri ATR/BPN di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Hadi mengungkapkan, ia telah melakukan koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya terkait hal tersebut. Ia mengaku segera menentukan langkah selanjutnya dalam pengadaan lahan di IKN.
Dengan demikian, lanjutnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dapat segera bekerja. "Mana yang prioritas akan segera kita urus, sehingga Pak Bambang segera bisa bekerja, segera clean and clear," ujarnya.
Selain pengadaan lahan IKN, Hadi menuturkan, persoalan mafia tanah juga termasuk dalam program kerjanya. Ke depannya, dia bakal menambah jumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dari kalangan kepolisian dan kejaksaan untuk menekan kasus mafia tanah.
"Yang disampaikan Pak Sofyan Djalil tadi kan, masalah mafia tanah kan sudah mulai rendah ya karena ada pejabat dari kepolisian, kejaksaan. Itu pun akan terus kita tambah supaya mafia tanah ini benar-benar tidak ada, kita akan tekan," tutur Hadi.
Mantan Panglima TNI itu menambahkan, dia sudah membahas mengenai rencana audit lahan hak guna usaha (HGU) yang ditanami sawit dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo bersama para menteri terkait setelah prosesi pelantikan dirinya. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci terkait pembahasan hal tersebut.
Di samping itu, Hadi menekankan bahwa mulai pekan depan dirinya akan turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada. Mulai dari persoalan sertifikat tanah hingga mafia tanah.
"Saya akan ke lapangan, akan melihat secara langsung dan akan menanyakan kepada mereka. Tidak hanya laporan saja, tapi saya akan menanyakan kepada masyarakat apakah masih ada masalah mafia tanah? Apakah ada yang mengalami kesulitan untuk mengurus sertifikat? Apakah masih ada konflik? Apakah permasalahan-permasalahan sewa yang begitu besar? Kemudian ada lagi permasalahan-permasalahan pendapatan negara bukan pajak yang terlalu besar," jelas dia.
"Yang penting saya akan ke lapangan, saya akan ke lapangan. Masyarakat bisa menyampaikan ke saya semuanya. Itu memang Presiden memerintahkan seperti itu, supaya masyarakat merasakan bahwa ATR/BPN ini juga berperan untuk membantu kesulitan masyarakat," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika