REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI – Forum pemuda dalam serangkaian gelaran G20, yaitu Youth 20 (Y20) resmi membuka Pra-KTT Ke-4 di Manokwari, Papua Barat. Dalam Pra-KTT tersebut Indonesia mengusung isu keberagaman dan inklusi.
Co-Chair Y20 Indonesia 2022 Nurul Hidayatul Ummah menjelaskan ketidaksetaraan mempengaruhi semua segmen masyarakat dan merugikan kelompok rentan, yang sering kali merupakan anak muda. Investasi SDM yang tidak memadai dan meningkatnya intoleransi di masyarakat menjadi beberapa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini
“Populasi anak muda di dunia kini mencapai 1,8 miliar. Ini yang terbesar dalam sejarah. Anak muda sebenarnya bisa menjadi kekuatan hebat untuk mendorong pembangunan serta transformasi sosial dan ekonomi jika mereka diberikan keterampilan, pengetahuan, dan peluang yang mereka butuhkan untuk berkembang,” ungkap Nurul, Ahad (19/6/2022).
Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali diwakili Asdep Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Wisler Manalu, menyampaikan hal yang senada. Dirinya berharap forum Y20 dapat menghasilkan rekomendasi terkait peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan kualitas hidup kaum muda.
“Fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pada generasi muda terbesar dalam sejarah dapat menjadi cara yang ampuh untuk mencapai pembangunan sosial,” jelas Wisler.
Apresiasi terhadap pelaksanaan Pra-KTT Y20 diungkapkan Pj. Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Papua Barat, Nathaniel Dominggus Mandacan. Dirinya bangga bahwa acara ini melibatkan berbagai elemen anak muda tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global.
“Ini adalah ajang pertemuan kolaborasi berbagai pemikiran inovatif dan kreatif di kalangan pemuda bagi kemajuan pembangunan Indonesia, tetapi juga berkontribusi kepada kemajuan dunia dan kemaslahatan umat manusia,” jelasnya.
Pra-KTT Y20 Ke-4 turut menggelar talk show terkait pendidikan inklusif. Para narasumber membahas isu pendidikan di era pandemi Covid-19 hingga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Di talk show tersebut, Chief Business Officer Kipin.id, Steffina Yuli, menggarisbawahi adanya kesenjangan infrastruktur digital seperti koneksi internet antara perkotaan dan pedesaan. Untuk itu, Kipin.id menyediakan teknologi yang memungkinkan siswa mengakses materi pelajaran tanpa adanya internet.
“Perlu adanya solusi yang bisa menjembatani mereka tanpa harus menunggu kesiapan infrastruktur digital. Kita juga perlu memastikan solusi tersebut terjangkau,” jelas Steffina.
Co-Chair Education Working Group G20 2022 dan Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril mendorong setiap provinsi perlu memiliki satu universitas keguruan dengan program studi pendidikan anak berkebutuhan khusus yang baik.
“Kita harus percaya sepenuh hati bahwa dalam pendidikan, setiap anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, telah dan dapat mencapai ekspektasi setinggi-tingginya. Ini adalah keyakinan mendasar dalam pendidikan yang baik,” ungkap Iwan.
Menurut Staf Khusus Presiden dan pendiri Kitong Bisa Billy Mambrasar, lembaga pendidikan nonformal bisa menjadi cara untuk mengambil aksi nyata dalam mewujudkan pendidikan inklusif.
“Indonesia sangat luas dengan 17 ribu pulau. Di Papua sendiri, desa-desa, kabupaten jauh antara satu dengan yang lain. Solusi yang kita bisa lakukan adalah kembali ke desa kita, membuka lembaga pendidikan nonformal, mengadopsi kurikulum Kemendikbudristek, memberikan akses kepada pelajar Papua lainnya dan memotivasi mereka bahwa malam ini, 50 pemimpin muda dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Manokwari dan kalian bisa menjadi salah satu dari mereka di kemudian hari,” ajak Billy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika