REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan, bidan berperan strategis dalam upaya percepatan penurunan prevalensi kekerdilan pada anak atau stunting. Prevalensi kekerdilan harus turun sekitar tiga persen per tahun hingga menjadi 14 persen pada 2024.
"Bidan berperan strategis dalam penanganan kekerdilan, bidan juga merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di tingkat dasar," kata Hasto saat memberikan keterangan secara virtual pada acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Ikatan Bidan Indonesia yang diakses secara daring dari Jakarta, Jumat (24/6/2022).
Hasto juga mengajak IBI ikut serta memantau 12 provinsi prioritas yang terdiri atas tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi. Mereka adalah NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Selain itu lima provinsi besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. BKKBN juga mengajak seluruh anggota IBI untuk mengawal program keluarga berencana dan menurunkan angka unmet need.
Unmet need adalah kebutuhan pasangan usia subur untuk ber-KB tetapi tidak terpenuhi. Dengan kata lain, pasangan usia subur tersebut tidak menggunakan kontrasepsi.
"Dalam hal ini tentunya bidan memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan angka unmet need," katanya.
Selain itu, BKKBN juga mengajak seluruh anggota IBI bersama mengawal pencegahan kekerdilan atau stunting pada ibu hamil. "Caranya adalah dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai stunting pada ibu hamil, termasuk mengenai upaya pencegahannya," katanya.
Selain itu, kata dia, dengan cara mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil dan pencegahan terjadinya berat badan lahir rendah pada masa antenatal. "Dengan adanya sinergi dan kolaborasi bersama seluruh pihak terkait maka upaya percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang akan dapat tercapai sesuai target yang diharapkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika