REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Pejabat senior Amerika Serikat tiba di Sri Lanka pada Ahad (26/6/2022). Washington akhirnya memutuskan untuk menemukan cara membantu negara kepulauan itu dalam pergolakan krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Delegasi AS dipimpin oleh Wakil Asisten Menteri Keuangan untuk Asia Robert Kaproth dan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia Selatan dan Tengah Kelly Keiderling. Selama empat hari mereka akan berada di Sri Lanka dan bertemu dengan berbagai perwakilan politik, ekonom, dan organisasi internasional.
"Menjelajahi cara paling efektif bagi AS untuk mendukung warga Sri Lanka yang membutuhkan, warga Sri Lanka bekerja untuk menyelesaikan krisis ekonomi saat ini, dan Sri Lanka merencanakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk masa depan," kata Kedutaan Besar AS dalam sebuah pernyataan.
"Kunjungan ini menggarisbawahi komitmen berkelanjutan kami terhadap keamanan dan kemakmuran rakyat Sri Lanka,” kata Duta Besar AS untuk Sri Lanka Julie Chung.
Chung mengatakan, ketika orang-orang Sri Lanka menanggung beberapa tantangan ekonomi terbesar dalam sejarah, AS berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi. Washington akan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi.
AS selama dua minggu terakhir telah mengumumkan bantuan jutaan dolar ke Sri Lanka. Washington telah mengumumkan 120 juta dolar AS dalam pembiayaan baru untuk usaha kecil dan menengah, 27 juta dolar AS kontribusi untuk industri susu Sri Lanka, dan 5,75 juta dolar AS dalam bantuan kemanusiaan untuk membantu yang paling terpukul oleh krisis ekonomi. Sedangkan enam juta dolar AS lainnya diberikan dalam bentuk hibah baru untuk mata pencaharian dan bantuan teknis untuk reformasi keuangan.
Kolombo sebelumnya pun telah bertahan dengan jalur kredit empat miliar dolar AS dari negara tetangga India. Sri Lanka juga telah menerima janji sebesar 300 juta hingga 600 juta dolar AS dari Bank Dunia untuk membeli obat-obatan dan barang-barang lainnya.
Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe pekan lalu mengumumkan ekonomi telah runtuh. Negara itu menghadapi berkurangnya cadangan devisa dan utang yang meningkat, diperburuk oleh pandemi dan masalah jangka panjang lainnya.
Sri Lanka mengatakan tidak dapat membayar tujuh miliar dolar AS utang luar negeri yang jatuh tempo tahun ini, sambil menunggu hasil negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai paket penyelamatan. Negara ini harus membayar rata-rata 5 miliar dolar AS per tahun hingga 2026. Pihak berwenang telah meminta IMF untuk memimpin konferensi untuk menyatukan pemberi pinjaman Sri Lanka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika