REPUBLIKA.CO.ID,KARAWANG--Bupati Karawang Ade Swara membantah dirinya dianggap telah memberangkatkan umrah sejumlah tim sukses, isteri dan anaknya dengan menggunakan APBD melalui program perjalanan ibadah keagamaan atau umrah Pemkab setempat.
"Itu fitnah. Tidak benar kalau saya dituduh menggunakan dana APBD untuk membiayai keberangkatan umrah isteri dan anak saya serta tim sukses," kata bupati kepada pers, di Karawang, Selasa.
Ia mengaku tidak akan pernah melakukan hal tersebut atau menggunakan APBD Karawang untuk membiayai keberangkatan umrah anak dan isterinya kepada tim suksesnya. Alasannya, karena hal itu dinilai akan menyakiti masyarakat Karawang.
Menurut bupati, beberapa bulan lalu dirinya pernah memberangkatkan umrah isteri dan anaknya. Tetapi biaya keberangkatannya tidak menggunakan APBD Karawang, melainkan dari uang pribadi.
"Mengenai dugaan tim sukses yang saya biayai berangkat umrah, itu sangat tidak benar. Tidak ada itu, kalau program umrah itu memang sudah lama ada kalau tidak salah, sejak beberapa tahun terakhir," kata bupati.
Untuk program umrah Pemkab Karawang, kata dia, yang lebih bisa menjelaskan ialah Bagian Kesra Pemkab Karawang. Sebab, yang berwenang dalam hal itu ialah Bagian Kesra.
Sementara itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Islam Karawang (KMIK) mendatangi kantor pemerintah daerah setempat, Selasa, menuntut penjelasan terkait adanya kasus dugaan penyimpangan dana umrah yang bersumber dari APBD Karawang.
Seorang pengunjuk rasa, Khairul Irfan, menduga telah terjadi politisasi program perjalanan ibadah keagamaan atau umrah di Pemkab Karawang. Sebab, peserta program tersebut bukan berasal dari kalangan tokoh dan ulama yang berjasa terhadap pembangunan daerah dan pengembangan umat.
"Ada indikasi peserta program umrah itu ialah para tim sukses (orang-orang dekat) bupati dan wakil bupati. Itu yang mengundang tanda tanya besar. Karenanya, bupati harus menjelaskan secara rinci mengenai hal itu," kata Khairul.
Dikatakannya, di antara informasi yang diperoleh para mahasiswa dari Bagian Kesra Pemkab Karawang ialah program itu merupakan hasil kompromi antara legislatif dengan eksekutif. Bahkan, pihak Kesra juga menginginkan agar program tersebut dihapus.
"Itu menjadi semakin aneh dan mengundang banyak pertanyaan tentang program tersebut," kata dia.
Atas hal tersebut, para mahasiswa menuntut Bupati Karawang Ade Swara menjelaskan terkait program itu, menjelaskan pula adanya kasus penyalahgunaan dana APBD untuk program umrah tersebut.
Keluarga Mahasiswa Islam Karawang merupakan gabungan para mahasiswa asal Karawang yang kuliah di berbagai perguruan tinggi di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika