REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR-- Kepala Dinas Pariwisata Bali Ida Bagus Kade Subhiksu mengatakan, setelah tewasnya Osama Bin Laden yang merupakan tokoh teroris itu, diharapkan keamanan di dunia semakin membaik.
"Kita berharap setelah gembong teroris dunia itu tewas keamanan akan lebih baik. Meski demikian masyarakat harus tetap waspada," kata Subhiksu di Denpasar, Selasa.
Seusai menghadiri sosialisasi Ranperda Pariwisata Budaya Bali itu, ia mengatakan, Pulau Dewata sebagai tujuan wisata dunia sangat tergantung dari keamanan.
"Bila salah satu persyaratan ini terpenuhi maka optimistis kunjungan wisata ke Bali akan meningkat," katanya. Dikatakan, citra pariwisata sangat tergantung dari keamanan. Kalau wisatawan merasa tidak aman mengunjungi objek wisata tersebut secara otomatis mereka tidak akan datang.
"Hingga saat ini kunjungan wisatawan ke Bali cukup bagus. Berkisar 7.000 hingga 7.800 orang per hari. Sehingga diharapkan dari target 2,6 juta orang tahun 2011 dapat terpenuhi," ucapnya. Subhiksu mengatakan, kunjungan wisman yang paling banyak di antaranya berasal dari Australia, China, Jepang dan Eropa.
Untuk pangsa pasar Jepang, kata dia, pascagempa bumi dan tsunami yang melanda negeri terbit matahari ini ada penurunan. "Mungkin warga Jepang masih konsentrasi pada pemulihan negaranya, sehingga mereka menunda untuk bepergian atau berwisata," katanya.
Berdasarkan data BPS Provinsi Bali untuk periode Januari - Februari 2011, wisman dengan kebangsaan Australia, RRC, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan menempati jumlah terbanyak, dengan persentase masing-masing sebesar 24,84 persen, 10,74 persen, 8,40 persen, 5,79 persen, dan 4,86 persen.
Sedangkan tingkat penghunian kamar untuk keadaan bulan Februari 2011 pada hotel berbintang di Bali mencapai rata-rata sebesar 62,23 persen dan rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia di hotel sejenis di Bali adalah selama 3,20.
Dibandingkan bulan Januari 2011, TPK turun sebesar 2,43 poin dan rata-rata lama menginap juga mengalami penurunan sebesar 0,29 poin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika