REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan, Madura, melakukan koordinasi dengan ulama di tiga kabupaten lain di Madura sebagai tindak lanjut dari seruan moral yang disampaikan sebelumnya dalam praktik penyiksaan karapan sapi.

Ketua MUI Pamekasan, KH Ali Rahbini Abdul Latief, Senin (24/10), menyatakan praktik penyiksaan dalam pelaksanaan karapan sapi sangat memprihatinkan dan terkesan mempertontonkan perbuatan penganiayaan hewan kepada masyarakat luas. "Koordinasi dengan para ulama di Madura ini kami lakukan, karena pemilik sapi karapan dari semua kabupaten yang ada di Madura ini," kata Ali Rahbini.

Oleh karena itu, sambung Ali Rahbini, upaya gerakan moral yang dilakukan oleh para ulama nantinya merupakan gerakan bersama ulama di empat kabupaten yang ada di Madura.

Sebelumnya, MUI bersama ormas Islam di Pamekasan telah mengirim surat ke Bakorwil IV Pamekasan agar panitia karapan sapi di Madura melarang praktik kekerasan.

Namun faktanya, pada pelaksanaan karapan sapi Piala Bergilir Presiden 2011 yang digelar di lapangan stadion Soenarto Hadiwidjojo Pamekasan Ahad (23/11), praktik kekerasan masih saja terjadi. "Padahal panitia pelaksana sudah berjanji akan menghapus praktik kekerasan ketika itu," kata KH Ali Rahbini Abdul Latief.

Permintaan agar menghapus praktik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi tidak hanya disampaikan para ulama, akan tetapi juga kelompok profesi advokat yang ada di wilayah itu. Menurut mereka, praktik penyiksaan hewan melanggar hukum positif, yakni pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara Kepala Bakorwil IV Pamekasan Eddy Susanto mengatakan, praktik kekerasan dalam festival karapan sapi 2011 itu tidak bisa dihapus, karena para pemilik sapi tidak bersedia. "Tapi tahun depan kami akan mengupayakan agar praktik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi ini bisa dihapus. Tentunya jika disetujui oleh semua pemilik sapi," kata Eddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika