REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Walikota Semarang, Soemarmo, mempertanyakan hasil survey yang dilakukan KPK. Dirinya masih merasa rancu kepada siapakah hasil survey tersebut ditujukan. "Apakah hasil survey yang dapat skor 3,61 itu ditujukan kepada Kota Semarang atau pemerintah kotanya," ucap Soemarmo saat menghadiri rapat evaluasi supervisi peningkatan pelayanan publik di Gedung Gradika, Semarang, Kamis (1/12).

Dalam acara tersebut, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, mengatakan Kota Semarang masuk ke dalam sepuluh kota terburuk dalam pelayanan publik karena kerap disertai praktik suap. Di antaranya dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Izin Usaha IPerdagangan (SIUP), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Skor pelayanan Kota Semarang hanya 3, 61.

Namun demikian, Soemarmo mengaku, penilaian KPK terhadap pelayanan publik Kota Semarang akan dijadikan catatan. Dirinya menyebut, berbagai program telah disiapkan untuk membawa Kota Semarang menjadi lebih baik.

"Kota Semarang sudah mempunyai tujuh program yang kita namai Sapta Program untuk memperbaiki kondisi Semarang," katanya. Sapta program tersebut terdiri dari penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, penanggulangan rob dan banjir, peningkatan pelayanan publik, pelayanan infrastruktur, pelayanan kesetaraan gender, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.