REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Akbarshah Fikarno mengecam penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap 10 warga sipil di Nogolait, Nduga, Papua. Menurutnya, tindakan mereka sudah jelas-jelas melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Yang terjadi kembali lagi di Papua suatu kejadian yang biadab, itu jelas pelanggaran HAM terhadap korban," ujar Dave saat dihubungi, Senin (18/7/2022).
Komisi I meminta agar pemerintah pusat, TNI, dan Polri serius dalam mengatasi permasalahan KKB di Papua. Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi warganya dari pihak-pihak yang ingin mencelakainya.
"Permasalahan ini tidak akan terselesaikan jika hanya menangani kasus demi kasus, maka itu segala permasalahan seperti kesejahteraan masyarakat ekonomi harus dibagi rata, tidak ada lagi kecemburuan sosial," ujar Dave.
Polisi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) memburu teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang membunuh 10 warga dan melukai dua warga sipil. Pengerahan pasukan dan personel keamanan sudah dilakukan sejak akhir pekan kemarin setelah serangan KKB di Nduga, Papua, pada Sabtu (16/7/2022).
“Di Nduga, anggota Polri dan TNI sudah berjaga ketat di lokasi. Kita bersama-sama akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar pelakunya dan menangkap pelakunya untuk bisa dihadapkan ke hukum,” kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Komisaris Besar (Kombes) Ahmad Musthofa Kamal, Ahad (17/7/2022).
Kamal mengeklaim, situasi dan keamanan di Nduga berangsur kondusif. Polri dan TNI mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan dengan penetapan status siaga.
Pada Sabtu (16/7/2022) pagi waktu setempat, sekitar 20-an anggota KKB menyerang perkampungan di Nogolait, Distrik Kenyam, Nduga. Serangan itu diduga dilakukan kelompok separatis yang dipimpin Egianus Kogoya.
Serangan dengan senjata api dan senjata tajam itu menewaskan 10 orang warga sipil. Dua korban lainnya dalam kondisi kritis karena luka-luka bacokan dan tembakan.