REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia telah menandai tonggak baru dalam Presidensi G20 terkait keragaman. Hal itu terlihat dari dihadirkannya komunitas yang selama ini kurang terwakili, di antaranya penyandang disabilitas dan juga para pemuda yang tergabung dalam Y20, sebagai official observers.
Hal tersebut sejalan dengan kegiatan Tanoto Scholars Gathering 2022 bertema 'Leading Sustainable Impact In Adversity' yang bertujuan agar perubahan menjadi bermakna dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh kelompok, termasuk bagi kelompok rentan. Melalui hal tersebut, Indonesia berharap dapat mewujudkan berbagai proyek nyata yang dapat dijalankan untuk mendorong dan mengimplementasikan 3 prioritas Presidensi G20 Indonesia yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi.
Terkait transformasi ekonomi berbasis digital, pada 2030 Indonesia diperkirakan akan memperoleh bonus demografi sekitar 64 persen dari total penduduk produktif. Keuntungan demografi ini akan membuka peluang penciptaan tenaga kerja, perkembangan ekonomi, dan memacu pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya.
Pada saat sama, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mencapai 323,6 miliar dolar AS dan Indonesia diperkirakan membutuhkan 9 juta orang talenta digital. “Untuk mempersiapkan generasi muda bekerja di era Industri 4.0, pemerintah terus mendorong melalui berbagai program, salah satunya Program Kartu Prakerja, dengan jumlah peserta telah melampaui 12,8 juta orang yang mayoritas anak muda,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekononomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam acara tersebut secara virtual, Kamis (28/7/2022).
Selain itu, pemerintah juga mendorong Gerakan Nasional Literasi Digital (Digital Talent Scholarship, Siberkreasi, dan Digital Leadership Academy), dan Sea Labs Academy. Hasil dari pengembangan talenta digital ini diperkirakan akan memberikan kontribusi senilai Rp 4.434 triliun kepada Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2030 atau setara 16 persen dari PDB.
Balai Latihan Kerja juga telah didirikan di seluruh Indonesia untuk pelatihan kejuruan, yang biasanya disesuaikan dengan industri dan kebutuhan lokal. Selain itu, program pelatihan stimulan yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan talenta digital juga telah dilaksanakan bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan universitas.
Pemerintah juga telah memberikan insentif kepada industri untuk mendukung inisiatif ini dengan menerapkan kebijakan super tax deduction hingga 200 persen bagi industri yang berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan kejuruan untuk menghasilkan generasi wirausahawan baru yang kuat. Semua kegiatan ini dilakukan karena Pemerintah menyadari, kaum muda memiliki potensi tak terbatas dalam menciptakan pekerjaan mereka sendiri, dan dapat melakukannya dengan cara yang berkelanjutan dan inklusif, asalkan mereka diberi dasar yang kuat untuk memulai dan ekosistem lingkungan yang kondusif untuk berkembang dan mendorong inovasi.
“Kita perlu mempersiapkan diri agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Saya berkeyakinan bahwa para Tanoto Scholars dapat terus mengajak dan memberikan contoh sebagai agent of change atau agent of development kepada para generasi muda lainnya, agar bisa menjadi lokomotif perubahan,” jelas Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika