Friday, 11 Rabiul Awwal 1444 / 07 October 2022

Friday, 11 Rabiul Awwal 1444 / 07 October 2022

 

11 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

OJK Terbitkan Peraturan Pengawasan Terhadap IFG

Senin 01 Aug 2022 09:47 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Gita Amanda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan terkait pengawasan terhadap PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG). (ilustrasi)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan terkait pengawasan terhadap PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG). (ilustrasi)

Foto: dok. Republika
Pengawasan terhadap IFG tertuang dalam POJK Nomor 13/POJK.05/2022

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan terkait pengawasan terhadap PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG). Adapun pengawasan terhadap IFG tersebut tertuang dalam POJK Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

 

Direktur Hubungan Masyarakat OJK Darmansyah mengatakan POJK ini dikeluarkan sebagai pedoman ketentuan pengawasan terhadap PT BPUI sebagai lembaga jasa keuangan holding asuransi dan penjaminan. “POJK ini dikeluarkan bagi perseroan (IFG) yang mendapat penambahan penyertaan modal negara melalui inbreng saham yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah penyertaan modal melalui pengalihan sebagian saham milik pemerintah," ujarnya dalam keterangan tulis, Senin (1/7/2022).

Baca Juga

Selanjutnya melalui POJK tersebut, maka PT BPUI ditetapkan sebagai suatu konglomerasi keuangan mengingat sebelumnya perseroan juga telah berkedudukan sebagai holding grup Bahana yang beranggotakan perusahaan efek dan perusahaan modal ventura. Adapun ruang lingkup pengawasan OJK terhadap PT BPUI meliputi aktivitas perusahaan yang mencakup pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai perusahaan induk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengawasan terhadap PT BPUI atas aspek kepatuhan yang dilakukan melalui pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung.

Dalam peraturan ini PT BPUI dan perusahaan anak wajib menerapkan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif. POJK ini mulai berlaku sejak 8 Juli 2022.

Sementara itu, khusus ketentuan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi, dinyatakan mulai berlaku efektif sejak 8 Juli 2023.

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile