Myanmar jatuh ke dalam krisis pada Februari 2021 ketika panglima militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing merebut kekuasaan dari pemerintah sipil terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta itu memicu protes massa dan luapan kemarahan yang ditanggapi oleh militer dengan kekerasan. Menurut PBB, Lebih dari 2.000 orang telah tewas dalam tindakan keras itu. Sementara hampir 700.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Rusia adalah pemasok senjata dan peralatan penting untuk militer Myanmar. Awal bulan ini, Min Aung Hlaing berada di Moskow untuk mengejar kesepakatan pengiriman senjata lebih lanjut.
Rusia mengirimkan 12 pesawat ke Myanmar antara 2015 dan 2019, ketika berada di bawah pemerintahan sipil. Tetapi pada Desember tahun lalu enam jet diluncurkan lagi di pangkalan angkatan udara Meiktila.
Pada Maret, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris Raya memasukkan pejabat militer senior ke daftar hitam. Termasuk panglima angkatan udara yang baru diangkat, atas meningkatnya kekerasan militer. Sanksi juga menargetkan mereka yang mencari dan memasok senjata ke angkatan udara.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia telah mendesak masyarakat internasional untuk memperluas sanksi dan memberlakukan embargo penjualan bahan bakar jet ke Myanmar karena serangan udara yang berulang kali terhadap penduduk sipil. Myanmar mengimpor semua bahan bakar pesawat untuk keperluan sipil maupun militer.
