REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka rekrutmen 6.179 Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Proses rekrutmen ini dilakukan secara online mulai 15-31 Agustus 2022.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan rekrutmen ini dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian target 10 juta produk bersertifikat halal tahun 2022. Para pendamping PPH ini nantinya bertugas membantu proses sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha atau self declare.

"Rekrutmen pendamping PPH ini dilakukan di 229 kecamatan pada 13 provinsi di Indonesia, yaitu Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara. Provinsi-provinsi ini menjadi target percepatan sertifikasi halal semester ke-2 tahun 2022 ini," kata Aqil melalui pesan tertulis kepada Republika, Jumat (12/8/2022).

Ia mengatakan, pendamping PPH adalah orang perorangan yang melakukan proses pendampingan PPH. Biasanya, rekrutmen pendamping PPH dilakukan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH). Tapi untuk kali ini, dilaksanakan secara terpusat melalui laman ptsp.halal.go.id.

Untuk dapat mengikuti pelatihan pendamping PPH, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon pelamar. Di antaranya, warga negara Indonesia, beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, berpendidikan paling rendah lulusan MA/ SMA atau sederajat.

"Para pelamar nantinya akan mengikuti pelatihan pendamping PPH di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) yang mereka pilih. Selanjutnya bila lulus dan mendapatkan sertifikat, berhak menjadi Pendamping PPH," ujar Aqil.

Adapun kuota rekrutmen pendamping PPH per provinsi, sebagai berikut.

1. Bali: 242 orang

2. Banten: 100 orang  

3. DI Yogyakarta: 114 orang

4. DKI Jakarta: 318 orang

5. Jawa Barat: 3.600 orang

6. Jawa Tengah: 800 orang

7. Jawa Timur: 300 orang

8. Kalimantan Timur: 11 orang

9. Kepulauan Bangka Belitung: 33 orang

10. Riau: 17 orang

11. Sulawesi Tengah: 400 orang

12. Sumatera Selatan: 205 orang

13. Sumatera Utara: 100 orang