REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Kepala Badan Kepolisian Nasional Jepang, Itaru Nakamura akan mengundurkan diri dan mengaku bertanggung jawab atas penembakan fatal terhadap mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada Juli lalu. Langkah ini diambil ketika kepolisian menyatakan bahwa, mereka gagal melindungi Abe yang tewas ditembak pada 8 Juli di Nara, Jepang barat.
Laporan polisi menemukan bahwa ada kelalaian perlindungan polisi terhadap Abe sehingga memungkinkan penyerang menembaknya dari belakang.
Nakamura mengatakan, dia menganggap serius kematian mantan perdana menteri itu. Dia mengajukan pengunduran dirinya ke Komisi Keamanan Publik Nasional pada Kamis (25/8/2022) pagi.
“Untuk secara mendasar memeriksa kembali penjagaan dan tidak pernah membiarkan ini terjadi, kita perlu memiliki sistem baru,” kata Nakamura.
Nakamura tidak mengatakan kapan dia akan mundur secara resmi. Media Jepang melaporkan, pengunduran dirinya akan dibahas dalam pertemuan Kabinet pada Jumat (26/8/2022).
Terduga pria bersenjata, Tetsuya Yamagami telah ditangkap di tempat kejadian. Saat ini, Yamagami sedang dalam evaluasi mental hingga akhir November. Yamagami mengatakan kepada polisi, dia menargetkan Abe karena mantan pemimpin itu memiliki keterkaitan dengan Gereja Unifikasi. Yamagami sangat membenci organisasi gereja itu karena harta ibunya habis untuk disumbangkan ke gereja tersebut.
Tahun lalu, Abe mengirim pesan video ke sebuah kelompok yang berafiliasi dengan gereja. Menurut para ahli, pesan video ini kemungkinan telah membuat tersangka penembakan naik pitam.
Keluarga Abe memberikan penghormatan kepadanya dalam ritual Buddhis pribadi pada Kamis yang menandai hari ke-49 pembunuhannya. Semetara di Nara, Kepala Polisi Prefektur Tomoaki Onizuka juga menyatakan niatnya untuk mundur karena pembunuhan Abe.
Gereja Unifikasi didirikan di Korea Selatan pada 1954. Gereja ini datang ke Jepang satu dekade kemudian. Gereja Unifikasi telah membangun hubungan dekat dengan sejumlah anggota parlemen konservatif. Sebagian besar dari mereka adalah anggota Partai Demokrat Liberal, karena kepentingan bersama anti-komunisme.
Sejak 1980-an, gereja telah menghadapi tuduhan perekrutan bermasalah dan penjualan agama di Jepang. Keterkaitan antara gereja dengan partai yang berkuasa telah membuat peringkat dukungan terhadap Kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida menukik tajam bahkan setelah dia merombak kabinet belum lama ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika