REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan kelanjutan rencana Bank Syariah Indonesia (BSI) mengakuisi BTN Syariah. Wapres Ma'ruf mengatakan, saat ini proses akuisisi BTN Syariah masih dalam pematangan.

"Itu masih dalam pembicaraan, nanti akhirnya seperti apa, itu nanti kita tunggu saja ya, bahwa memang wacananya (akuisisi) sudah ada, sedang digodok, seperti apa hasilnya nanti," kata Ma'ruf di sela kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Teknologi Riau, di Pekanbaru, Riau, Kamis (25/8).

Ma'ruf tidak merinci kendala dalam proses rencana akuisisi tersebut. Namun demikian, dia menjelaskan latarbelakang dari rencana BSI mengakuisisi BTN Syariah. Menurutnya, Pemerintah bermaksud mengkonsolidasi jumlah bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.

"Memang ada rencana tadinya itu kan untuk mempersedikit jumlah bank himbara, sehingga bank BTN itu syariahnya nti diambil BSI, konvensionalnya diambil BNI, tetapi sekarang itu masih dalam tahap wacana itu," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, bencana BSI mengakuisisi BTN Syariah ini masih terus hangat dan mendapatkan respons beragam. Kementerian BUMN juga belum meralat rencana aksi tersebut setelah pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir pada awal tahun ini.

UUS BTN juga dinilai akan memperkuat posisi sekaligus memperbesar kapasitas BSI. Konsolidasi ini merupakan visi pemerintah untuk terus mendorong penguatan ekonomi dan perbankan syariah melalui BSI.

Sementara, saat ini BSI juga sedang menunggu untuk mengubah status dari anak usaha BUMN menjadi bank BUMN. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI pada Mei 2022, seluruh pemegang saham telah sepakat pemerintah Indonesia memiliki saham Seri A Dwiwarna di perseroan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika