REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk tidak melakukan aksi anarkistis. "Jangan sampai unjuk rasa berujung anarkis," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (5/9/2022).
Riza meminta massa untuk mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu. "Jangan sampai nanti ada kelompok, golongan, oknum siapapun yang membonceng dalam setiap aksi," imbuh Riza.
Di sisi lain, ia mengajak masyarakat agar menyikapi kenaikan harga BBM secara bijaksana. "Kami berharap mari kita sikapi semua secara baik, secara bijak," katanya.
Menurut dia, tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM karena menyikapi situasi dunia saat ini. Dia menjelaskan perang Rusia dan Ukraina memicu krisis pangan dan energi global.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk sektor energi tembus lebih dari Rp 500 triliun pada 2022. "Jadi selama ini tidak ada pilihan bagi Pemerintah Pusat kecuali menaikkan (harga BBM). Namun diiringi dengan bantuan langsung tunai kepada masyarakat karena selama ini menurut pemerintah pusat subsidi selama ini dinikmati kelompok menengah ke atas," imbuh Riza.
Rencananya, massa dari beberapa elemen termasuk para mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta di antaranya di kawasan DPR RI dan di bundaran Patung Kuda dekat Istana Negara. Adapun salah satu kelompok yang berencana melakukan unjuk rasa salah satunya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang akan melakukan aksinya di dekat kawasan Istana Negara pada Senin siang ini.
Adapun sikap dari PMII yang diunggah di akun Instagram @pmiiofficial di antaranya menolak kenaikan harga BBM bersubsididan pemberantasan mafia BBM. Kemudian, penerapan kebijakan subsidi tepat sasaran dan mendorong pemerintah membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika