Kamis 08 Sep 2022 15:20 WIB

Kepala Bappenas Minta Hidupkan Komitmen Multilateralisme di Sidang DMM

Komitmen multilateralisme jadi pedoman utama capai agenda pembangunan berkelanjutan.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Friska Yolandha
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan paparannya saat pertemuan G20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022 di Tanjungpandan, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (8/9/2022). Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pemetaan untuk pemulihan dan ketahanan yang lebih kuat di negara berkembang pulau kecil, berkembang dan tertinggal serta pernyataan visi menteri G20 tentang multilateralisme untuk dekade aksi SDGs.
Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan paparannya saat pertemuan G20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022 di Tanjungpandan, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (8/9/2022). Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pemetaan untuk pemulihan dan ketahanan yang lebih kuat di negara berkembang pulau kecil, berkembang dan tertinggal serta pernyataan visi menteri G20 tentang multilateralisme untuk dekade aksi SDGs.

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG PANDAN -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/ Bappenas Suharso Monoarfa meminta para delegasi G20 Development Ministerial Meeting (DMM) untuk menghidupkan kembali komitmen multilateralisme. Upaya itu menjadi pedoman utama dalam mengatasi tantangan global dan mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

"Kita berada di sini mewakili negara kita untuk mengatasi tantangan pembangunan. Kita membawa misi yang berbeda-beda, didorong oleh visi yang beragam, tetapi saya percaya bahwa kita membagi keprihatinan yang sama," ujar Suharso dalam pidato membuka sidang DMM yang diadakan secara tertutup di Tanjung Binga, Bangka, pada Kamis (8/9/2022).

Baca Juga

Suharso mendorong bahwa setiap orang di dunia berhak untuk menikmati pembangunan, pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. Untuk mencapai itu, seluruh negara sudah seharusnya melakukan transformasi ekonomi menjadi lebih berkelanjutan dengan ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Selain itu, para delegasi pun diminta mendorong mobilisasi pembiayaan pembangunan yang lebih besar melalui mekanisme inovatif. Penyalurannya pun dilakukan hingga ke daerah tertinggal dan terujung.

Semua negara, menurut Suharso, diharapkan nantinya membawa hasil yang konkret saat kembali ke negara masing-masing. Salah satu isu yang disinggung adalah memaksimalkan dukungan untuk UMKM agar bisa mencapai produktivitas optimal, dapat bersaing secara global, serta tahan terhadap guncangan di masa depan.

"Kita harus menyediakan jaring pengaman bagi orang-orang paling rentan untuk guncangan di masa kini dan masa depan, melalui penyediaan Perlindungan Sosial Adaptif," ujar Suharso.

Suharso menyinggung dibutuhkannya kerja sama global yang lebih kuat dari sebelumnya. Para delegasi diminta perlu menyadari bahwa banyak negara berkembang yang tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk meningkatkan upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Agenda 2030.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement