REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menemukan beberapa data administrasi partai politik yang tidak sinkron serta keanggotaan yang ganda dalam sistem informasi partai politik (Sipol). Bawalu meminta data itu diperbaiki.

"Kalau nanti pada saat perbaikan masih ada (data ganda dan tidak sinkron) berarti sudah masuk pelanggaran," kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih di Yogyakarta, Kamis (8/9/2022).

Sri Rahayu mencontohkan, data tidak sinkron itu antara lain pencantuman alamat anggota parpol yang tidak sesuai dengan nama lokasi di Yogyakarta. "Alamat-alamat anggota parpol yang diunggah di Sipol, bukan di Yogyakarta. Ada yang di Muara Angke, lanjutan-nya Kota Yogyakarta," kata dia.

Selain itu, kata dia, data keanggotaan maupun kepengurusan parpol juga masih ditemukan ganda. Menurut Sri, Bawaslu DIY masih memantau dan menunggu hasil dari proses verifikasi yang dilakukan KPU. Ia berharap data ganda anggota parpol itu nantinya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

"Kalau kemudian dinyatakan TMS, enggak masalah. Kalau dinyatakan MS itu yang enggak boleh," ujar dia.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY, Sutrisnowati mengatakan, hingga 6 September 2022, tercatat sebanyak 25 warga Yogyakarta yang mengadu karena merasa namanya dicatut sebagai anggota parpol dalam Sipol. "Dalam aduan masyarakat tersebut, mereka mengaku telah dicatut data diri sebagai anggota partai politik. Para pengadu mengaku tidak pernah mendaftarkan dirinya sebagai anggota parpol, namun dalam Sipol terdata sebagai anggota," kata dia.

Merespon aduan itu, kata dia, Bawaslu DIY akan menyampaikan kepada warga yang dicatut namanya untuk mengisi formulir keberatan yang disediakan KPU. "Membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sebagai anggota atau pengurus partai politik, dan menyampaikan data tersebut kepada Bawaslu agar disampaikan kepada KPU," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika