REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar, membuat para nelayan menjerit, karena tingginya harga yang membuat aktivitas melaut menjadi terganggu. Kendala ini tentu berimbas pada harga ikan di pasaran yang mulai menunjukkan kenaikan. 

Dinas Pedagangan dan Perindustrian Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan, harga ikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari Rp 21.000 menjadi Rp 26.000. Kenaikan ini, kata dia, tidak lain merupakan dampak dari mahalnya harga solar. 

“Jadi tadi disampaikan dengan adanya kenaikan BBM, yang terlihat kena dampaknya adalah harga ikan. Tadinya Rp 21 ribu sekarang Rp 26 ribu. Itu mungkin karena dari nelayannya karena solar naik,” kata Elly di Pasar Kosambi Taman Sari, Kota Bandung, Senin (12/9/2022). 

Selain ikan, harga cabai juga masih terpantau tinggi, Rp 60 ribu per kilo atau dua kali lipat dari harga normal di Rp 34 ribu per kilo. Meski begitu Elly mengatakan bahwa harga ini sudah cukup membaik dibanding pekan-pekan sebelumnya yang sempat menyentuh harga lebih dari Rp 100 ribu per kilo. 

Harga telur, sambung Elly, juga sudah menunjukkan penurunan, meski tidak cukup signifikan dari Rp 32-33 ribu menjadi Rp 30-28 ribu per kilogram. Sementara itu, tingkat konsumsi daging sapi maupun daging ayam dilaporkan anjiok. Hal ini disinyalir karena warga cenderung mencari bahan pangan yang lebih terjangkau. 

“Konsumsi daging sapi maupun ayam itu mengalami penurunan, konsumen lebih memilih harga yang tidak terlalu mahal mungkin ya,” kata Elly. 

“Jadi inflasi itu belum terlihat ya sejauh ini, karena justru harga pangan cenderung turun, seperti telur, cabai juga sudah menunjukkan penurunan dari harga sebelumnya, bawang juga bawang merah bawang putih turun, kalau dibandingkan pekan-pekan sebelumnya,” sambungnya. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran Rp 27 miliar dari dana transfer umum (DTU) September-Desember 2022 yang difungsikan untuk perlindungan sosial bagi warga yang terdampak kenaikan BBM, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022.

“Rp 27 miliar disediakan yang dijanjikan untuk subsidi pihak-pihak yang paling terdampak seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM,” kata Ridwan Kamil. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan terjamin aman sehingga aktivitas melaut tidak terganggu. Selain stok yang terpenuhi, pendistribusian juga harus tepat sasaran, ujarnya saat mengecek ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk para nelayan di TPI Tawang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad (11/9/2022).

 "Dari hasil pengecekan di lapangan, kami melihat SPBN tadi tidak beroperasi. Informasi dari Pak Bupati karena kuota BBM bersubsidinya terbatas. Nelayan tadi juga menyampaikan keluhan soal solar," ungkap Menteri Trenggono di Kendal dalam keterangan persnya.

Menteri Trenggono menerangkan pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Pertamina dan BPH Migas terkait pemenuhan pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan di Indonesia. “Kita sudah list dan kita sudah sampaikan ke BPH Migas dan Pertamina, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama sudah bisa teratasi," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika