REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Johny Simanjuntak memperkirakan jenama rumah sehat tidak akan bertahan lama, khususnya setelah masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022.
"Ketika nanti misalnya gubernur ganti, ini (rumah sehat) akan tenggelam sendiri, hilang sendiri," kata Johny saat rapat kerja Komisi E dengan Dinas Kesehatan DKI di gedung DPRD DKI, Rabu (14/9/2022).
Menurut dia, perubahan jenama RSUD DKI tersebut tidak menyentuh inti dari kesehatan yakni pelayanan yang seharusnya dioptimalkan. "Saya pikir ini hanya perubahan artifisial (palsu) yang tidak sampai ke intinya, tapi sampai ke kulitnya saja," imbuhnya.
Ia menjelaskan pelayanan yang diharapkan masyarakat dari rumah sakit adalah pelayanan yang mudah diakses, terbuka, sederhana, dan tidak berbelit. Senada dengan Johny, Anggota DPRD DKI lainnya yakni Dian Pratama juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut Dian, jenama rumah sehat diperkirakan tidak akan ada lagi setelah Gubernur Anies pensiun.
Salah satu indikatornya, kata dia, potensi tambahan biaya yang dialokasikan untuk membuat logo baru rumah sehat itu. "Setelah berganti gubernur belum tentu tetap ada. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk mengganti logo seperti ini," ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti ketika ditanya wartawan mengungkapkan anggaran untuk logo rumah sehat itu dialokasikan dari kas perawatan rutin gedung rumah sakit. "Itu bagian dari maintenance dan kegiatan rutin yang ada di dinas," ucap Widyastuti.
Sementara terkait prediksi potensi jenama tersebut tak bertahan lama, ia secara tidak langsung mengungkapkan rumah sehat tetap eksis. Alasannya, karena bagian dari upaya memperluas pemahaman bahwa tidak hanya untuk orang sakit tapi juga orang sehat. "Kami perluas yang tadinya hanya untuk orang sakit, jadi luas," ucap Widyastuti.
Sebelumnya, Gubernur Anies mengubah jenama 31 RSUD milik Pemprov DKI menjadi rumah sehat pada Rabu (3/8/2022) yang diawali dari RSUD Cengkareng. Kebijakan itu menuai kontroversi. Salah satunya datang dari sejumlah anggota DPRD DKI yang menyebut perubahan jenama itu tidak menyentuh permasalahan substantif yakni terkait pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
