REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pemerintah Rusia kembali menyampaikan bahwa jaminan keamanan bagi Ukraina hanya bisa terealisasi jika negara tersebut memutuskan menjadi non-blok. Kiev diketahui sempat mengutarakan niatnya untuk bergabung dengan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

“Bukan dukungan keuangan atau bantuan teknis Barat yang dapat memastikan jaminan keamanan nyata bagi Ukraina, tetapi pengembalian negara ini ke status netral dan non-bloknya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, Kamis (15/9), dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.

Menurut dia, selain menjadi non-blok, Ukraina pun perlu melakukan “denazifikasi” dan demiliterisasi untuk memperoleh jaminan keamanan. Zakharova pun mengomentari tentang draf  Kiev Security Compact yang dirilis kantor kepresidenan Ukraina. Dia berpendapat, masih terlalu dini untuk memberikan penilaian mendasar pada rancangan tersebut.

“Naskah ini tidak memiliki status resmi. Naskah ini adalah bahan untuk dipikirkan. Ini adalah upaya oleh rezim Kiev untuk memastikan, bukan jaminan keamanan, melainkan jaminan bahwa negara-negara Barat akan terus membiayai elite-elite Ukraina saat ini,” kata Zakharova.

Pada Selasa (13/9) lalu, kantor kepresidenan Ukraina merilis rancangan dokumen bertajuk The Kiev Security Compact International Security Guarantees for Ukraine: Recommendations. Dalam draf tersebut disarankan agar dokumen keamanan yang mengikat, yakni Kiev Security Compact, ditandatangani antara Ukraina dan negara-negara penjamin.

Di bawah rancangan tersebut, penandatangan akan mencakup Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jerman, Italia, Kanada, Polandia, Turki, Prancis, negara-negara Utara, Tengah, Eropa Selatan, dan negara-negara Baltik. Rusia tidak disebutkan di antara kemungkinan peserta.