REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku harus turun gunung menjelang pemilu 2024 untuk menghindari adanya kecurangan. Menurut Bagja, Bawaslu mempersilahkan semua tokoh dan juga para politisi untuk turun gunung buat memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan jujur dan adil.
“Semua turun gunung gak ada masalah, mau pak SBY, sebelum pak SBY, bu Mega mungkin sudah turun gunung atau yang lain para politisi silakan turun gunung memastikan penyelenggaraan demokarsi kita lebih baik untuk menegakkan keadilan,” kata Bagja di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Kendati demikian, ia memastikan Bawaslu akan mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pemilu 2024 nanti. “Kami antisipasi pasti. Kehadiran kami itu untuk mengantisipasi kecurangan,” ucapnya.
Dalam pertemuan jajaran Bawaslu dengan Presiden Jokowi, Bawaslu diminta untuk tegas dalam melakukanhb penindakan hukum terhadap berbagai pelanggaran dan kecurangan penyelenggaraan pemilu. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu sehingga penyelenggaraan pemilu ke depannya bisa lebih baik lagi.
“Permintaan pak Presiden agar Bawaslu tegas dari awal, baik penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum adminstrasi,” ujar Bagja.
Menurutnya, pemerintah dan Bawaslu juga memiliki pandangan yang sama mengenai politisasi SARA, hoaks, dan juga kampanye hitam sehingga tak terjadi polarisasi di masyarakat.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku, harus turun gunung jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, ia mendengar adanya tanda-tanda bahwa kontestasi nasional itu akan berjalan tidak jujur dan tak adil.
“Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” ujar SBY dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang diunggah DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, dikutip Ahad (18/9/2022).
Dalam video yang diunggah DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, SBY mengatakan, adanya skenario untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Disebutnya, skenario tersebut dikehendaki oleh “mereka” yang tak dijelaskan siapa.
“Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” ujar SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika