Saturday, 16 Jumadil Awwal 1444 / 10 December 2022

Saturday, 16 Jumadil Awwal 1444 / 10 December 2022

16 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Liz Truss: Jangan Dengarkan Hasutan Perang Putin

Senin 26 Sep 2022 00:55 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Esthi Maharani

Polisi anti huru hara menahan demonstran selama protes terhadap mobilisasi di Moskow, Rusia, Rabu, 21 September 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan mobilisasi sebagian pasukan cadangan di Rusia, efektif segera.

Polisi anti huru hara menahan demonstran selama protes terhadap mobilisasi di Moskow, Rusia, Rabu, 21 September 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan mobilisasi sebagian pasukan cadangan di Rusia, efektif segera.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Inggris dan sekutu-sekutunya tidak boleh mendengarkan hasutan perang Putin

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan, Inggris dan sekutu-sekutunya tidak boleh mendengarkan "hasutan perang" Presiden Rusia Vladimir Putin pada Ukraina. Hal ini setelah Putin memerintahkan mobilisasi parsial dan meningkatkan kemungkinan konflik nuklir.

"Kami tidak boleh mendengarkan hasutan perang dan ancaman palsunya, justru yang perlu kami lakukan adalah melanjutkan sanksi pada Rusia dan melanjutkan dukungan pada Ukraina," kata Truss pada stasiun televisi CNN, Ahad (25/9/2022).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan wilayah Ukraina yang menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia akan mendapat "perlindungan penuh" dari Moskow. Pernyataan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan ketegangan dalam perang Rusia di Ukraina dan kemungkinan penggunaan senjata nuklir.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB dan media di New York, Lavrov mencoba membenarkan invasi Rusia ke Ukraina bulan Februari lalu. Ia mengulang klaim Rusia yang menyatakan pemerintah Ukraina tidak sah, dipenuhi Nazi dan menekan pengguna bahasa Rusia di negara itu.

Pada Jumat (23/9/2022) Rusia menggelar referendum di empat wilayah Ukraina untuk menganeksasi dengan paksa. Kiev mengatakan, warga dipaksa memilih dan tidak diizinkan meninggalkan wilayah itu selama pemungutan suara yang berlangsung selama empat hari.

Barat mencela pemungutan suara itu yang mereka sebut untuk membenarkan perang yang sudah berlangsung selama tujuh bulan.

"Mengikuti referendum-referendum itu, Rusia tentu akan menghormati ekspresi kehendak masyarakat yang sudah sejak lama menderita dari pelanggaran rezim neo-Nazi," kata Lavrov dalam konferensi pers usai pidatonya di Majelis Umum PBB.  

Ia ditanya apakah Rusia akan menggunakan senjata nuklir untuk melindungi wilayah-wilayah tersebut? Lavrov mengatakan, wilayah Rusia termasuk wilayah "yang akan diabadikan" di konstitusi Rusia di masa depan "berada di bawah perlindungan penuh negara."

"Semua hukum, doktrin, konsep dan strategi Federasi Rusia berlaku pada semua wilayah," katanya, ia merujuk pada doktrin penggunaan senjata nuklir Rusia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile