REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - DPRD Kota Bogor menggelar reses setelah membuka masa sidang kesatu tahun sidang 2022. Dalam kesempatan ini, 50 anggota legislatif menjemput aspirasi warga dengan turun ke lapangan dan daerah pemilihan (dapil) masing-masing selama tiga hari mulai dari 12 September sampai 14 September.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menjelaskan reses merupakan salah satu instrumen DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajiban sekaligus mekanisme resmi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. “Reses ini menjadi salah satu sarana bagi DPRD Kota Bogor untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka memantau perkembangan situasi di lapangan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan tentu juga untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program pembangunan berjalan secara baik atau tidak,” jelas Atang.
Di dapilnya, pria yang akrab disapa Kang Atang ini mengakui banyak warga yang mengeluhkan kenaikan harga BBM. Hal tersebut menurutnya memicu dampak kenaikan harga berbagai komoditi pangan. Warga pun mengeluhkan kenaikan BBM ini tidak dibarengi dengan kenaikan upah sehingga membebani masyarakat.
Potret kondisi pascakenaikan BBM ini diharapkan Atang bisa menjadi bahan penting dalam penetapan Perubahan APBD 2022 yang dibahas setelah masa reses. “Potret ini penting untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan perubahan APBD 2022 agar program-program seperti perlindungan sosial, pengendalian inflasi, program padat karya, ataupun pemberdayaan usaha mikro bisa dikuatkan,” terangnya.
Seusai dialog dengan warga, Atang melakukan sidak ke beberapa titik lokasi yang diusulkan warga untuk mendapatkan intervensi program pemerintah. Selain itu, ia juga meninjau pelaksanaan program pembangunan seperti drainase dan jalan lingkungan hasil tindak lanjut dari aspirasi sebelumnya yang berhasil diadvokasi.
“Alhamdulillah sudah banyak aspirasi yang dapat ditindaklanjuti. Baik dari sisi program infrastruktur wilayah maupun program non-fisik. Program pemerintah seperti beasiswa, penebusan ijazah, RTLH, iuran BPJS, dan lain-lain. Kita berharap program-program ini bisa membantu mengurangi beban masyarakat, terlebih pascakenaikan BBM ini,” pungkasnya.
Di lokasi berbeda, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, selain menampung aspirasi dari warga juga memberikan pendidikan politik kepada para konstituen di wilayahnya. Jenal Mutaqin sekaligus melaporkan hal-hal yang sudah ia kerjakan di DPRD.
Pria yang akrab disapa JM ini memaparkan sejak 2014 ia selalu memberikan susu gratis untuk posyandu yang ada di wilayah Bogor Timur dan Bogor Tengah. Lalu, ada juga program penebusan ijazah yang merupakan yang bisa dirasakan masyarakat, pemberian honor untuk guru mengaji, bantuan UMKM, ambulans gratis, dan perbaikan jalan yang sudah mencapai 85 persen.
“Jadi keberadaan kami anggota DPRD untuk memastikan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat bisa dirasakan kembali oleh masyarakat dan hari ini saya melaporkan semua yang sudah saya kerjakan di DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tegas JM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika