Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti mengatakan, kampus yang dibangun Muhammadiyah di tanah Papua sendiri saat ini ada empat, yaitu Universitas Muhammadiyah Papua, Universitas Muhammadiyah Sorong, STKIP Muhammadiyah Sorong, dan STKIP Muhammadiyah Mankowari.

Menurut dia, empat kampus Muhammadiyah di Papua itu sudah inklusif, yakni mahasiswanya tidak hanya muslim tapi juga non muslim. Bahkan, mayoritas mahasiswanya adalah non muslim. Karena itu, menurut dia, ITBM di Bali ini juga diharapkan bisa menyelenggarakan pendidikan yang inklusif.

“Mayoritas orang Bali itu kan Hindu, sehingga ITBM itu juga harus inklusif, menerima mahasiswa dari Hindu. Termasuk kalau nanti mayoritas mahasiwanya Hindu ya harus ada pelajaran Hindunya,” ujar Sayuti saat dihubungi Republika, Selasa (4/10/2022).

Dia menuturkan, materi agama Islam yang disampaikan kepada mahasiswa non muslim biasanya berbeda dengan ajaran Islam yang disampaikan ke mahasiswa muslim. Bahkan, kampus Muhammadiyah terkadang juga mendatangkan pendeta untuk mengajarkan agama mereka kepada mahasiswa non muslim.

“Ada juga yang mendatangkan pendeta untuk membantu mengajar agama mereka. Itu inklusif,” ujar Sayuti.

Selama ini, menurut dia, mahasiswa non-muslim di kampus Muhammadiyah itu biasanya memang banyak dari umat Kristen atau nasrani. Namun, dengan didirikannya ITBM ini, menurut dia, nantinya akan banyak juga mahasiswa Hindu dan ITBM harus memberikan hak mereka untuk mengikuti agamanya.

“Nah, yang di Bali ini baru pertama kali, sehingga kita harus menjamin bahwa itu juga bersifat inklusif ketika nanti ada mahasiswa Hindu,” kata Sayuti.

“Yang jelas kita memberi hak mereka untuk mengikuti agamanya mereka,” imbuhnya.

Sejak Indonesia belum lahir, tambah dia, pendidikan Muhammadiyah memang sudah melayani semua agama. Menurut dia, dalam memajukan pendidikan di Indonesia Muhammadiyah tidak pernah memandang agama anak didiknya.

Karena itu, tak heran jika saat ini Muhammadiyah telah banyak membangun kampus di daerah minoritas muslim.

“Pendidikan kita gak pandang agamanya. Memang mencerdasakan kehidupan bangsa itu sebetulnya kewajiban konstitusionalnya pemerintah, tapi kita akan membantu untuk mencapai itu,” jelas Sayuti.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy juga meminta Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM) Bali agar menjadi lembaga pendidikan inklusif.

“Jadi siapapun bisa berobat atau menempuh pendidikan di Muhammadiyah, tidak boleh eksklusif dan hanya melayani mereka yang Muhammadiyah. Etika Muhammadiyah harus sama rata dalam menerima orang yang datang ke Muhammadiyah,” ujar Muhadjir dalam acara Peletakan Batu Pertama ITBM Bali, Sabtu (1/10/2022).

Pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial di dalam Muhammadiyah dinilai harus inklusif dan non diskriminasi. Apalagi ITBM dalam hal ini, berada di tengah-tengah mayoritas non-muslim. Pengertian dakwah kepada non-muslim seharusnya tidak selalu diartikan mengajak masuk Islam namun juga menebar kebajikan dan kasih kepada siapa saja.

Meskipun ITBM merupakan perguruan tinggi milik Muhammadiyah, tapi menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penanaman karakter yang luhur serta mulia harus diajarkan juga kepada masyarakat umum. Muhadjir berharap, ITBM bisa menjadi titik tolak yang baik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kita harus memajukan dan mencerdaskan masyarakat yang ada di Bali walaupun mayoritas Hindu,” ujar Muhadjir.

Muhadjir menekankan bahwa gerakan Muhammadiyah ini inklusif bukan eksklusif, sehingga semua golongan masyarakat harus mendapat pelayanan yang sama. Karena itu, dia berharap ITBM Bali yang berada di tengah-tengah masyarakat non-muslim juga bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Bali.

“Saya mohon betul keberadaan ITBM ini jangan eksklusif dan menyendiri seolah-olah ini bagian yang terpisahkan dari lingkungan yang ada di sini,” kata Muhadjir.